Baru Bupati Bungo yang Lapor ke KPK Terima Gratifikasi, Kepala Daerah Lainnya Manaaa…?

Ket foto: Bupati Bungo, Mashuri/metrojambi.com

Inilahjambi – Meski Gubernur Jambi non aktif Zumi Zola terjerat kasus korupsi terkait gratifikasi oleh KPK, namun hingga kini baru satu kepala daerah di Jambi yang terang-terangan melaporkan telah menerima sesuatu barang yang diduga gratifikasi ke komisi antirasuah itu.

Menurut Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono, sepanjang tahun 2018 ini, KPK baru menerima 13 laporan gratifikasi dari kepala daerah di Indonesia. Salah satunya adalah Bupati Bungo, Mashuri.

Giri tidak menyebutkan bentuk gratifikasi yang diterima Mashuri, termasuk nilainya. Namun dia menekankan pentingnya melaporkan barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada penyelenggara negara termasuk kepala daerah kepada KPK.

“Batas waktu pelaporannya adalah 30 hari kerja sejak diterima,” kata Giri, Jumat 4 Mei 2018.

Mengacu ke Pasal 12 C UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata Giri, pelapor gratisikasi dibebaskan dari ancaman Pidana Pasal 12 B yang ancaman hukumannya minimal 4 tahun sampai 20 tahun atau seumur hidup.

Baca juga:

Menurutnya, KPK juga telah memfasilitasi untuk mempermudah pelaporan gratifikasi. Tidak hanya disampaikan langsung, tetapi juga dapat dilakuakn melalui email, website, hingga aplikasi di perangkat ponsel pintar.

“Jadi tidak alasan lagi sulit melaporkan gratifikasi. Bahkan di sejumlah kementerian, BUMN, BUMD, dan daerah sudah dibentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG). Sehingga laporan dapat disampaikan ke KPK melalui UPG setempat,” tutur Giri.

Bupati Bungo, Mashuri belum dapat dikonfirmasi untuk dimintai informasi gratifikasi jenis apa yang telah dilaporkannya ke KPK.

 

 

(Nurul Fahmy)

Payoo komen Bro...

Sudah dibagikan