Datang ke Jerman, Direktur Walhi Jambi Desak Pemimpin Dunia Hentikan Ekploitasi SDA

Inilahjambi – Direktur eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi. Rudiansyah, mendesak para pemimpin dunia dan Indonesia khususnya, untuk tidak melanjutkan solusi palsu dalam penanganan perubahan iklim termasuk dengan skema restorasi yang pada akhirnya dibajak oleh korporasi.

“Kami juga mengimbau pihak perbankan dan lembaga pembiayaan untuk lebih teliti dan memastikan pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan–perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam dan hutan, agar tidak memperparah dan menambah laju kerusakan lingkungan hidup” ujar Rudiansyah, Minggu 5 November 2017 bersama aktivis dunia dalam Conference of Parties (COP) 23 UNFCCC, di Bonn, Jerman.

Berbagai elemen dari organisasi masyarakat sipil maupun individu yang peduli pada keselamatan manusia dan seluruh makhluk hidup di planet bumi, melakukan aksi atau climate march dalam momen tersebut.

Massa aksi yang mencapai 25.000 orang itu menyuarakan keadilan iklim dan mendesak penghentian penggunaan energi kotor seperti batubara dan PLTU batubara yang telah membakar bumi dan menyebabkan perubahan iklim.

Dalam waktu yang bersamaan juga dilakukan aksi pendudukan tambang batubara oleh aktivis Jerman dengan desakan yang sama.

Aksi ini adalah bagian dari upaya mendesak pemimpin dunia untuk secara serius mengatasi perubahan iklim, serta mengoreksi secara mendasar paradigma pembangunan ekonomi global yang bertumpu pada energi kotor dan mematikan seperti batubara.

Dalam aksi tersebut para aktivis menyampaikan bahwa kejahatan korporasi yang ada belum dijadikan prioritas untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang ada, mereka juga mendesak semua pihak dapat berperan mendukung penuntasan kasus dan konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan.

Dikatakan Rudiansyah. UNFCCC secara tegas menyebutkan bahwa ada sebagian umat manusia yang bertanggungjawab lebih yang mempercepat perubahan iklim tersebut, mereka yang sekarang menikmati kesejahteraan tinggi dengan cara memakai konsumsi sumber daya alam secara tidak wajar.

“Mereka adalah negara‐negara maju yang dalam UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa) dilabeli sebagai Negara Annex,” kata dia.

 

 

 

(Hajrin)

Terima kasih telah membaca Inilahjambi.com. Cantumkan link berita ini bila Anda mengutip seluruh atau sebagian isi berita. Laporkan keluhan dan apresisasi Anda terkait konten kami ke email:[email protected]
SOROTAN