Ini Calon Kuat Pengganti Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI, Siapa Dia?
Foto: Marsekal TNI Hadi Tjahjanto
Inilahjambi – Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, Presiden Joko Widodo harus menimbang pola rotasi secara bergiliran agar memberikan penyegaran dalam tubuh TNI.
“Rotasi posisi Panglima TNI penting untuk memajukan sektor pertahanan. Setelah Jenderal Gatot Nurmantyo yang berasal dari TNI AD maka setelah itu TNI AU atau AL,” kata Al Araf.
Al Araf menjelaskan, berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI dapat dikirim secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjadi Kepala Staf Angkatan.
Saat ini, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL) dijabat oleh Laksamana TNI Ade Supandi. Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KASAU) dijabat oleh Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
Al Araf menilai Marsekal TNI Hadi Tjahjanto untuk dipilih Presiden sebagai penganti Gatot. Sebab, diketahui Laksamana TNI Ade Supandi, kelahiran Jawa Barat 26 Mei 1960, akan masa depan pensiun pada pertengahan 2018.
Sementara. Komisi I DPR mengaku belum menerima surat pengajuan Presiden Joko Widodo untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon Panglima TNI.
Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid yakin, Presiden Joko Widodo sudah memilih waktu yang tepat untuk menyerahkan pengajuan tersebut.
Panglima TNI yang baru akan menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan masa depan pensiun pada Maret 2018.
“Prinsipnya, Komisi I siap menerima kapanpun Kami sudah mempersiapkan dan berulang kali melakukan (fit and proper test). Jadi prosesnya tidak akan lama di DPR,” kata Meutya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 27 November 2017 dilansir kompasiana. com.
Dalam menunjuk calon Panglima TNI, menurut dia, rotasi matra tak menjadi syarat mutlak. Ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Misalnya, kondisi sosial politik negara.
Adapun, salah satu agenda politik besar ke depan adalah Pemilu Serentak 2019.
“Ada juga aspek kondisi sosial politik yang harus dicermati oleh pemerintah dalam hal ini presiden. Kami kembali lagi pada presiden, presiden yang paling tau syaratnya,” kata Politisi Partai Golkar itu.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR Andreas Hugo Pareira menuturkan, Presiden harus memilih aspek internal dan eksternal dalam memilih Panglima TNI yang baru.
Aspek internal organisasi, TNI, TNI, TNI, TNI dan Polri. TNI Angkatan Udara, Darat, dan Laut.
“Soal itu kami serahkan kepada Presiden bagaimana melihat masalah internal dan kebutuhan organisasi dan TNI sendiri nanti bagaimana persepsi ancamannya,” kata Politisi PDI Perjuangan itu.
(Muhammad Ikhlas)
