Jangan Lupa, THR Harus Dibayar 7 Hari Sebelum Lebaran…

Ket foto: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri

Inilahjambi – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri telah menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Kegamaan Tahun 2018, yang ditujukan kepada Para Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Indonesia.

“Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja/buruh,” kata Menaker seperti dikutip dari keterangan resminya, Minggu, 13 Mei 2018.

Pemberian THR Keagamaan tersebut, menurut Menaker, diberikan kepada antara lain pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih, pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

Adapun besaran THR Keagamaan bisa dikategorikan sebagai berikut:

a. Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah;

b. Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan: masa kerja/12 bulan X 1 bulan upah.

Namun, bagi pekerja/buruh yang berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah satu bulan dihitung sebagai berikut, yakni pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Lalu, bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

“THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan,” tegas Menaker dalam Surat Edaran itu.

 

(Sumber Tempo)

 

Payoo komen Bro...

Sudah dibagikan