Ming. Jul 22nd, 2018

Yusril Dorong MK Bubarkan Partai Korup, PDI-P Keberatan…

Inilahjambi – Ahli hukum cum politikus Yusril Ihza Mahendra mendorong pembubaran parpol korup. Pemerintah perlu beraksi mengajukan permohonan ke MK supaya partai korup dibubarkan.

Sayangnya, PDIP tak setuju dengan cara berpikir Yusril. Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno berpendapat pelaku korupsi selalu dapat dibedakan dari ideologi yang dijunjung partai. Artinya, yang korupsi itu adalah anggota partai secara pribadi, bukan partai secara institusional.

“Secara normatif tinggal dilihat syarat-syarat pembubaran Parpol di UU Partai Politik. Yang jadi soal, yang korupsi selalu individu, dan itu pasti berbeda dengan nilai-nilai dasar yang menjadi idealisme partai, berbeda dengan cita-cita dan misi partai yang ada dalam AD/ART,” kata Hendrawan dilansir detikcom, Jumat 23 Maret 2018.

“Dan kita tidak boleh gegabah mereduksi partai hanya berdasar perilaku individu per-individu,” ujar Hendrawan lagi.

Desakan Yusril tak bisa diterimanya. Pembuktian satu parpol sebagai institusi full-korup bakal menjadi pekerjaan yang nyaris mustahil.

Sementara itu, Partai Demokrat (PD) setuju dengan dorongan Yusril Ihza Mahendra agar partai politik yang terbukti korupsi proyek e-KTP dibubarkan saja. Namun persetujuan Demokrat memuat ketentuan.

“Pada dasarnya kalau parpolnya yang korupsi dan terbukti memang ada uang yang mengalir ke parpol, ya saya pikir itu saya setuju,” kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan dilansir detikcom, Jumat 23 Maret 2018.

Memang bila parpol secara terbukti secara institusi melakukan kejahatan itu, Syarif setuju saja parpol tersebut dibubarkan. Namun pada kenyataannya, tak ada kasus yang demikian sampai sekarang ini. Yang terbukti melakukan korupsi biasanya kader secara individual saja, bukan secara institusional.

“Uangnya buat dia sendiri, hanya kebetulan dia adalah kader parpol. Jadi harus dibedakan antara individu dan institusi,” kata Syarif.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengatur partai bisa dibubarkan bila melakukan kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi.

Ada pula Pasal 68 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi, menyatakan MK berwenang untuk memutus perkara pembubaran parpol. Parpol bisa dibubarkan jika asas dan ideologi serta kegiatan-kegiatan parpol itu bertentangan dengan UUD 1945.

Di bagian inilah Yusril menilai korupsi jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi. Maka Pemerintah perlu membubarkan partai korup dengan cara mengajukan permohonan pembubaran itu ke MK.

“Dalam hal ini parpol yang terlibat, terbukti bersalah, itulah saatnya Presiden, entah Joko Widodo atau bukan nantinya, untuk mengajukan perkara pembubaran parpol tersebut ke MK. Langkah pembubaran itu sangat penting bukan saja untuk pembelajaran politik dan demokrasi, tetapi juga untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik di masa datang,” ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini mengeluarkan dorongan itu dalam konteks momentum ketegangan kasus korupsi e-KTP.

 

 

 

(Muhammad Ikhlas)

Payoo komen Bro...

Sudah dibagikan