Wed. Jul 17th, 2019

Berebut Minta Jatah Menteri ke Jokowi, NU : Tak Ada Dukungan Politik Yang Gratis

Jokowi dan Kyai NU

Inilahjambi – Meski kemenangan belum di tangan, namun sejumlah organ pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam pilpres 2019 ini telah kasak-kusuk dan terang-terangan meminta jatah kursi menteri ke Jokowi. Diantaranya yakni pengurus ormas Nahdatul Ulama.

Baca juga: Diduga Selewengkan Anggaran, KPU RI Dilaporkan ke KPK

Suara itu datang dari Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, KH Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali) di Masjid Al Akbar Surabaya.

“Tidak ada dukungan politik yang gratis!” kata Agoes Ali Masyhuri dikutip dari Merdeka.com.

Gus Ali yakin jika kader NU yang diusulkan akan pos menteri yang strategis.

“Insya Allah akan mendapat posisi yang strategis,” katanya.

Di kabinet Jokowi saat ini, tercatat ada enam menteri dari kalangan NU, yaitu Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi, M Nasir; Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri; Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi. Kemudian Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo yang menggantikan Marwan Ja’far, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Lihat juga: Penampakan Kondom saat Andi Arief Ditangkap Sedang Nyabu di Hotel

Selain ormas, partai politik seperti PKB juga berharap dapat jatah 10 menteri dalam pemerintahan Jokowi periode 2019-2024.

“Semoga dari PKB yang masuk DPR ada 60 orang, dan semoga 10 menteri dari PKB,” kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Sabtu 18 Mei 2019 lalu.

Cak Imin menyadari banyak pihak yang marah saat dirinya berharap mendapatkan 10 kursi menteri di kabinet Jokowi-Ma’ruf.

“Namanya juga doa masa enggak boleh kemarin saja banyak yang marah. Doanya sepuluh yang dapat sembilan ya Alhamdulillah,” ujarnya.

Sebagai informasi pada Pileg 2019 PKB berhasil meraup 13.570.097 suara atau 9,69 persen. Pada pemerintahan Jokowi sekarang, ada 3 kader PKB masuk dalam Kabinet Kerja.

Baca: Gubernur Jambi: Bersama Ikhlaskan Kontribusi Bagi Kemajuan Pendidikan dan Kebudayaan

Berbeda dengan PKB, Partai Golkar berharap lebih sedikit. Golkar berharap dapat lima kursi menteri di Kabinet Kerja jild II Presiden Jokowi. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menilai wajar jika jatah menteri ditambah menjadi lima kursi dari saat ini hanya dua kursi di kabinet. Alasannya, Partai Golkar menjadi partai dengan kursi terbanyak di DPR RI.

“Saya kira wajar kami minta empat atau lima kursi, tak perlu 10 kursi seperti PKB,” ujar Agung di kantor DPP Golkar, Jakarta Selatan, Senin (27/5).

Kendati demikian, Agung menyerahkan keputusan menteri kabinet kepada Presiden Jokowi. Pihaknya, hanya memamerkan sejumlah nama karena Golkar tak kekurangan kader berkualitas. “Kami hanya ingin menyampaikan bahwa kami tak pernah kekurangan kader berkualitas di Partai Golkar,” ucapnya.

Saat Pileg 2019, Partai Golkar mendapat 17.229.789 atau 12,31 persen.

Baca lagi: 

Partai koalisi lainnya yang minta jatah kursi adalah PPP. Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, pihaknya berharap Presiden Jokowi menambah jatah kursi di kabinet untuk partainya pada periode mendatang.

“PPP ingin portofolionya bertambah di pemerintahan mendatang. Kalau portofolionya apa, terserah Pak Presiden nanti. Itu kan hak prerogatif Presiden,” kata Arsul, Selasa (27/5).

Diketahui, saat ini PPP hanya punya satu orang duduk sebagai menteri, yakni Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Selain itu ada Suharso Monoarfa yang saat ini menjadi Plt Ketum PPP menjabat sebagai Wantimpres.

Jokowi sudah mempunyai kriteria bagi menteri-menteri yang nantinya bergabung ke pemerintahannya. Jokowi ingin kursi para menteri diisi oleh orang-orang yang mampu mengeksekusi program kerja pemerintah. Hal ini supaya semua pekerjaan cepat terealisasikan agar bisa dinikmati rakyat.

“Sudah saya sampaikan bolak-balik, (calon menteri harus) mampu mengeksekusi dari program-program yang ada, kemampuan eksekutor itu yang paling penting,” kata Jokowi.

 

Sudah dibagikan