Thu. Apr 25th, 2019

BPK Akan Audit PDAM Kota Jambi Terkait Kenaikan Tarif 100 Persen

Inilahjambi – Ketua DPRD Kota Jambi Muhammad Nasir memastikan bahwa BPK RI Perwakilan Jambi bakal mengaudit PDAM Tirta Mayang Jambi.

Baca juga: Jamhuri: Ada Penyalahgunaan Kekuasaan untuk Menutupi Bobrok PDAM Kota Jambi

Audit dilakukan menyusul kenaikan tarif 100 persen dan wajib menggunakan air sepuluh kubik, yang dinilai menyengsarakan rakyat.

“Dalam waktu yang singkat, kami sudah bersepakat untuk meminta BPK melakukan audit on call atas permintaan, keuangan dan kinerja PDAM Tirta Mayang Jambi,” ujar Nasir Senin malam 4 Februari 2019 usai menggelar rapat Pansus DPRD tentang Kenaikan Tarif PDAM.

Rapat dilakukan bersama Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi, Ombudsman perwakilan Jambi, Tokoh Masyarakat Jambi Usman Ermulan, sejumlah ketua RT, dan perwakilan masyarakat pelanggan PDAM, di kantor DPRD Kota Jambi, Kotabaru Kota Jambi.

Nasir menceritakan, pada laporan akhir jabatan Walikota Jambi Syarif Fasha tahun 2018 lalu, felapan Fraksi di DPRD menolak kenaikan tarif, dan menyinggung di sejumlah rapat-rapat lainnya.

“Kami sudah meminta kepada Saudara Walikota untuk memperbaiki dan merevisi Perwal tentang kenaikan tarif PDAM tersebut,” kata Nasir.

Menurut Nasir, setiap kebijakan yang menyangkut hidup orang banyak wajib adannya persetujuan DPRD selaku wakil rakyat.

Bahkan dalam pidato walikota pada rapat paripurna, berjanji membahas permasalahan tersebut, dan berjanji langsung rapat bersama DPRD.

“Namun sampai detik ini saudara Walikota Jambi tidak menepati janjinya kepada kami. Untuk itu, kami membentuk Pansus untuk merespon aspirasi masyarakat yang sudah sengsara tentang kenaikan tarif PDAM,” kata Nasir.

Selain BPK, permasalahan tersebut bakal diadukan juga ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) tentang aturan kebijakan yang dikeluarkan.

Nasir menilai kebijakan pemerintahan saat ini menzolimi masyarakat, dan pendapatan PDAM selama kenaikan tarif adalah pendapatan yang haram.

Lihat lagi: Dirut PDAM dan Walikota Jambi Mangkir di Sidang Perdana Gugatan YLKI

“Pendapatan PDAM banyak yang haram, kebijakan pemerintahan yang di buat oleh Fasha (Walikota) ini zolim. Saya tersinggung dengan apa yang disampaikan saudara Walikota Jambi bahwa kami cari panggung,” kata Nasir.

“Bahkan saya sendiri pernah menyampaikan permasalahan ini kepada saudara Walikota melalui pesan singkat WhatsApp. Jawaban saudara Walikota Jambi kepada saya adalah meminta kepada masyarakat yang keberatan untuk mengajukan pencabutan instalasi air, kami menilai ini walikota yang arogan. Saya (Ketua DPRD) mengirimkan WhatsApp saja seperti itu jawabannya, apalagi kepada masyarakat,” kata Nasir.

 

 

 

Sudah dibagikan