Bupati Batang Hari Berhasil Naikkan UHC Dari 82,27 % Menjadi 96.66% Untuk Kepesertaan Jamkes
BATANG HARI – BPJS Kesehata melaunching Universal Health Coverage (UHC) kepesertaan JKN KIS Kabupaten Batanghari. Hal tersebut dilakukan atas capaian Pemerintah Kabupaten Batang Hari yang berhasil mencapai 96,66 persen kepesertaan di Kabupaten Batang Hari.
Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan, Eddy Sulistijanto mengungkapkan saat ini Kabupaten Batang Hari menjadi daerah ketiga di Provinsi Jambi yang telah memiliki sistem UHC. Dimana Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh sudah terlebih dahulu berhasil mencapai UHC.
Eddy mengatakan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Batang Hari harus diberikan secara maksimal.
Ia mengatakan, pihak rumah sakit yang telah bekerjasama dengan BPJS juga harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai kepada masyarakat.
“Kita perbaiki dari waktu ke waktu. Kami tegas ke rumah sakit yang tidak memberi pelayanan kesehatan yang sesuai dengan janji, maka akan kami putus,” ujarnya. Rabu, (5/7/2023).
Eddy juga menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kabupaten Batang Hari atas capaian yang telah diraih, ia berharap pelayanan kesehatan di Kabupaten Batang Hari akan terus meningkat sehingga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kami berterimakasih atas kerja keras pak Bupati, semoga kita sinergi lebih baik lagi. Dan sama-sama kita tingkatkan kualitas kesehatan di Kabupaten Batang Hari,” ungkapnya.
Selanjutnya, Bupati Batang Hari Fadhil Arief mengungkapkan bahwa capaian angka 96,66 persen kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Batang Hari merupakan kerjasama dan dukungan semua pihak dimana pada Tahun 2021 Kabupaten Batang Hari masih berada pada angka 82,27 persen.
Fadhil mengatakan hal tersebut juga salah satu yang ia dorong melalui program-program kesehatan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Batang Hari.
Ia juga menargetkan peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Batang Hari khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Sehingga seluruh masyarakat dapat tercover dan memiliki jaminan pelayanan kesehatan.
“Saya juga minta kepala desa untuk mendata masyarakat-masyarakat kita yang belum memiliki BPJS Kesehatan, sehingga kalau sakit langsung berobat jangan tunggu parah dulu,” tegasnya.
