Wed. Jan 16th, 2019

Dokter Sabar Hutabarat Bungkam Soal Kasus Penyimpangan Pajak Lahan Mitra Hospital

Inilahjambi – Panitia pembangunan Rumah Sakit Mitra Jambi (Mitra Hospital) yang diketuai Sabar Hutabarat, bungkam saat dikonfirmasi inilahjambi terkait kasus manipulasi harga tanah yang berdampak pada kerugian daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Jambi.

“Saya no komen ya,” ujar dokter spesialis anak ini ditemui di tempat praktiknya di Jalan Sultan Agung Kelurahan Lebak Bandung, Simpang Pulai, Kota Jambi, Kamis malam 5 April 2018.

Menurut dia, sebaiknya persoalan itu ditanyakan ke manajemen rumah sakit (Mitra Hospital). Setelah diterangkan bahwa pihak rumah sakit juga mengaku tidak tahu menahu dengan persoalan tersebut, Sabar Hutabarat kemudian mengarahkan ke Kejati Jambi.

“Silahkan konfirmasi ke Kejati saja, ” katanya.

“Jadi Anda mengakui bahwa ada kasus penyimpangan pajak dari manipulasi harga tanah yang saat ini tengah diselidiki oleh Kejaksaan tinggi Jambi yang melibatkan Anda?” tanya Inilahjambi kepada Sabar Hutabarat.

Mau tidak mau Sabar menjawab “iya” dan mengaku pernah diperiksa beberapa kali dalam kasus tersebut.

“Tapi sebaiknya konfirmasi ke Kejati saja. Saya serahkan semuanya ke penyidik Kejati,” ulang Sabar dan kemudian memilih diam.

Nama Sabar Hutabarat dalam sejumlah dokumen yang salinannya didapatkan Inilahjambi tercatat sebagai salah satu pemilik dalam konsorsium 15 dokter yang mendirikan rumah sakit tersebut. Sabar juga bertanggung jawab penuh terhadap proses pendirian rumah sakit sejak proses jual beli tanah sampai mengurus masalah perizinan dan pajak.

Direktorat Jenderal Pajak RI yang dikonfirmasi terkait persoalan ini melalui akun resmi twitternya @DitjenPajakRI menyatakan, sesuai dengan  UU Nomor 28 Tahun 2009, PBB perkotaan dan pedesaan adalah Pajak Daerah dan menjadi wewenang pemerintah daerah.

Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Rakyat Korban Kebijakan (Gerakkan) yang dipimpin M Hasan sejak semula mencium adanya kejanggalan dalam proses perizinan dan jual beli tanah yang terletak di sebelah Rumah Makan Aroma Cempaka Kotabaru ini.

Pada 2015 lalu, LSM Gerakk dalam surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Jambi mencatat ada 10 kejanggalan yang menjadi dasar permintaan mereka agar proses pembangunan rumah sakit itu dievaluasi.

“Diduga telah terjadi manipulasi harga seperti yang kami teliti dalam surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama wajib Pajak Sabar Hutabarat, dengan motif untuk mengurangi nilai Pajak yang sebenarnya,” kata M Hasan beberapa waktu lalu.

Kasus ini kini tengah ditangani oleh penyidik Kejati Jambi. Menurut Kepala Seksi Penyidikan Kajati Jambi, Imran Yusuf, pihaknya telah memeriksa sejumlah pihak yakni, dokter Sabar Hutabarat, dokter Herlambang dan dokter Sulistiawati.

Baca berita sebelumnya:

 

 

(Nurul Fahmy)

Sudah dibagikan