Komisi IV DPRD Kota Jambi: Pengawasan Dinsosnaker dan BPJS Ketenagakerjaan Lemah

Inilahjambi, KOTA JAMBI – Ketua Komisi IV DPRD Kota Jambi, Sutiono, menuding Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Jambi serta BPJS ketenagakerjaan lemah melakukan pengawasan terhadap perusahaan outsourcing di kota ini.

Menurut Sutiono, saat ini banyak warga yang melaporkan perusahaan outsourcing yang berdomisili di Kota Jambi, namun menempatkan pekerjanya ke luar daerah Jambi.

“Banyak perusahaan outsourcing yang berdomisili di Kota Jambi namun memperkerjakan pegawainya ke luar kota. Akan kita tertibkan itu, karena yang dirugikan adalah para pekerja dari Kota Jambi,” kat Sutiono, Rabu 2 Maret 2016.

Menurut Sutiono, pihaknya meminta Dinsonaker Kota Jambi untuk cepat mendata perusahaan yang menyalahi aturan dan merugikan pekerjanya.

Politisi PDIP ini juga membeberkan, banyak perusahaan outsourcing yang melakukan pemotongan gaji karyawan dengan nilai yang terlalu besar.

“Kita telah mendapat laporan, bahwa ada perusahan osorsing yang merugikan pekerja. Dan pekerja juga mengeluh adanya biaya tambahan pribadi untuk melakukan klaim BPJS,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat antara Komisi IV DPRD Kota Jambi, Dinas Sosial Kota Jambi, PLN dan BPJS Ketenagakerjaan telah dilaukan, Rabu.

Namun rapat itu dinilai Sutiono sangat sia-sia, sebab pihak BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat menjawab sanksi yang akan mereka berikan kepada perusahaan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, Hermunanto, memilih bungkam saat ditanya awak media perihal hasil hearing tersebut. Hermunanto langsung meninggalkan gedung dengan tergesa-gesa.

 
(Zalman Irwandi)