Garuda Pecat 150 Pilot, Diprediksi 700 Lainnya Menyusul

Pilot Garudai dipecat

Garuda PHK 150 Pilot, Diprediksi 700 Lainnya Menyusul

Baca juga:

Inilah Jambi – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 150 pilot, khususnya yang berstatus kontrak terhitung sejak 1 Juni 2020.

Informasi yang diperoleh menyatakan, pemutusan hubungan kerja ini diprediksi akan terus meningkat. Setidaknya bakal ada 700 pilot, termasuk yang berstatus karyawan bakal di PHK dalam waktu dekat.

Keputusan ini disebut-sebut sebagai efisiensi karena dampak Corona.

“Ini memang dampak COVID seperti ini, bisa dilihat sendiri bandara seperti apa, penumpang seperti apa, wah anjloknya nggak kira-kira. Penerbangan nomor dua, pariwisata duluan,” kata sumber dilansir Detik.com.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, keputusan untuk mem-PHK pilot-pilot itu pasti telah dihitung secara matang oleh Garuda. Untuk itu pihaknya menyerahkan hal tersebut kepada manajemen Garuda.

“Kita serahkan kepada manajemen Garuda untuk menghitung dampak dari Corona, konsekuensi terhadap binisnya termasuk efisiensi-efisiensi yang dilakukan supaya Garuda tetap bisa bertahan dan bisa operasi. Pasti mereka punya pilihan-pilihan, kita tahu pilihan-pilihan yang sulit,” katanya dalam teleconference, Selasa 2 Juni 2020.

Baca juga:

 

(*/)

Baca lagi:

Apindo: Sertifikat Pelatihan Prakerja Tak Berlaku Bagi Dunia Usaha

Baca juga:

Inilah Jambi – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengkrtik program pelatihan kartu prakerja yang diusung Presiden Jokowi.

Menurut Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam, pelatihan bukan itu solusi bagi para pencari kerja, korban pemutusan hubungan kerja (PHK), atau pekerja yang memerlukan peningkatan keterampilan untuk dapat diterima bekerja di perusahaan.

Perusahaan, kata Bob, sudah memiliki standar rekrutmen sendiri untuk calon karyawannya.

“Masing-masing perusahaan sudah punya alat tes dan mekanisme untuk merekrut karyawan. Jadi tidak bisa sertifikat langsung diterima. Yang jelas kalau sertifikat of attendance tidak berarti apa-apa di dunia kerja,” kata Bob dikutip Indonesiainside.id, Ahad 3 Mei 2020.

Boh menyarankan agar pemerintah tidak terburu-buru menerapkan program itu secara nasional. Ini karena program itu masih memiliki banyak kekurangan baca selengkapnya

 

HOT NEWS