Gerakan #SaveBabi, Ribuan Orang Turun ke Jalan di Sumatera Utara

Save Babi

Save Babi

Gerakan #SaveBabi, Ribuan Orang Turun ke Jalan di Sumatera Utara

Inilahjambi – Ribuan orang turun ke jalan di Sumatera Utara, pada Senin 10 Februari 2020. Mereka melakukan unjuk rasa Aksi Bela Babi.

Massa yang tergabung dalam gerakan aksi damai tolak pemusnahan babi di Sumatera Utara ini, mengelar asi damai di depan kantor DPRD Sumut.

Baca juga: Tentara Mengamuk di Mal Century 21 Thailand, 17 Tewas, 21 Orang Luka-Luka

Aksi massa yang bertajuk Gerakan #Savebabi merupakan bentuk penolakan terkait isu pemusnahan babi di Sumatera Utara akibat wabah African Swine Fever (ASF) yang terjadi di provinsi tersebut.

“Save babi, save babi,” teriak Boasa Simanjuntak, saat berorasi.

Dari atas mobil komando, ia menyebutkan berulang kali bahwa babi merupakan sumber perekonomian mereka.

“Kami makan dari babi. Anak kami kuliah dari babi. Save babi, save babi,” ujarnya.

Lihat lagi: Mau Jadi Wartawan Profesional? Begini Jalannya

Dalam aksinya, massa membawa sejumlah atribut seperti ulos dan spanduk menolak rencana pemusnahan babi di Sumatera Utara.

Pantauan di lokasi, hingga saat ini massa masih melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut. Dalam aksi tersebut, mereka juga mendapat pengawalan dari pihak kepolisian.

(Antara)

INILAH IKLAN

Dewan Kerinci Ingatkan Pemilik  Tambang Ilegal Bisa Didenda Rp 3 Miliar

Tambang pasir di Kerinci

Galian C ilegal di Kerinci (IDP)

Dewan Kerinci Ingatkan Pemilik  Tambang Ilegal Bisa Didenda Rp 3 Miliar

Inilahjambi – Aktivitas penambangan galian C ilegal di Kerinci tak kunjung ditutup oleh Pemkab Kerinci. Aktivitas penambangan tersebut berdampak kerusakan lingkungan.

Anggota DPRD dari Fraksi PKB, Mensediar Rusli mengatakan, sesuai Undang Undang Nomor 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup  pemilik tambang ilegal dapat didenda dan dipidana.

Baca jugaGalian C Ilegal Marak, Bupati Kerinci:  Itu Kewenangan Pemprov, Dewan: Yang Berikan Rekomendasi Pemkab

“Seuai UU itu Pasal 109 dijelskan sanksi hukumnya, berbunyi setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Dikatakannya, usaha penambangan di Kerinci ini hanya dapat dilakukan bila telah mendapatkan rekomendasi dari walikota atau bupati serta instansi pemerintahan lain yang terkait dengan lingkungan.

“Mumpung pak bupati masih di mimbar. Alangkah baiknya hal ini, pak Kapolres juga ada. Bagaimana kita lakukan langkah penyelesaian masalah Galian c yang tidak memiliki izin,” tutupnya.

Lihat juga: Tokoh Muda Nilai AJB Mampu Dongkrak Suara Fasha di Kerinci dan Sungaipenuh

Sebelumnya, Bupati Kerinci Adirozal berdalih penghentian aktivitas penambangan galian c di Kerinci merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Jambi.

“Walaupun demikian pemerintah daerah kerinci selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Dalam hal ini mengingatkan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan kepada saudara kita,” kata Adirozal, saat penyampaian pandangan akhir Bupati terkait dua ranperda penyertaan modal PDAM Tirta Sakti dan pembentukan perangkat daerah, yakni pemekaran dua kecamatan, Rabu 5 Februari 2020.

 

(Idp)

HOT NEWS