Modus Politik Uang Makin Marak Jelang PSU, Bawaslu Diduga Tutup Mata

Tim Cagub Jambi Haris Sani, Ritas Mairi Yanto saat melaporkan dugaan pelanggaran Pilgub 9 Desember 2020 lalu ke Bawaslu Provinsi Jambi

Tim Cagub Jambi Haris Sani, Ritas Mairi Yanto saat melaporkan dugaan pelanggaran Pilgub 9 Desember 2020 lalu ke Bawaslu Provinsi Jambi

Bagikan:

Modus Politik Uang Makin Marak Jelang PSU, Bawaslu Diduga Tutup Mata


Inilah Jambi — Dugaan politik uang menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Kalsel pada 9 Juni mendatang ditenggarai makin marak.

Calon Gubernur Kalimantan Selatan Denny Indrayana berencana melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat karena menurut dia, Bawaslu setempat tinggal diam dan tutup mata.

“Iya, insyaallah nanti saya ke Bawaslu,” kata Denny dalam keterangan tertulis dikutip CNN Indonesia.

Menurut Denny, sejumlah motif politik uang yang terjadi di antaranya pembagian bakul berisi sembako yang akan bersalin rupa menjadi THR, parsel, dan zakat fitrah/zakat mall.

Pihak Denny juga mengendus modus memborong barang dagangan yang disertai pembagian uang kepada warga dan dugaan keterlibatan aparat pemerintahan dalam sejumlah kasus tersebut.

“Kami juga menemukan fakta pelibatan aparat pemerintahan, dari level kepala dinas sampai level kepala desa dan Ketua RT-RW yang digaji Rp2,5 juta,” ungkapnya.

“Kemudian Kepala Desa digaji sebesar Rp5 juta per bulan untuk menggalang suara pemilih dan ini sangat sistematis dan masif sekali,” kata Denny menambahkan.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu juga menyebutkan bahwa ada modus berupa penempelan stiker bertanda khusus di rumah-rumah warga sebagai kamuflase pendataan pemilih yang ujungnya dipergunakan untuk data pembayaran politik uang.

“Jadi tiap rumah didata, dibayar Rp100 ribu untuk ditempeli stiker, kemudian nanti akan ada lagi pembagian berikutnya yang besarnya sekitar Rp500 ribu saat menjelang pemilihan,” tegasnya.

Modus selanjutnya, kata dia lagi, adalah berupa salat hajat dan ibadah lainnya yang diikuti dengan pembagian uang. Oleh karena itu, ia berharap pihak Bawaslu RI mengambil langkah tegas terkait dugaan pelanggaran itu.

“Kami berharap Bawaslu RI melakukan langkah-langkah nyata dan menegakkan aturan dengan benar dan adil, mengingat Bawaslu Kalsel tidak melakukan tindakan pencegahan maupun penindakan dan seolah melakukan pembiaran, padahal tidak sulit mengidentifikasi modus-modus tersebut,” pungkasnya.

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

SOROTAN