NPHD Merangin Tak Disahkan Pemkab, PPK Ancam Demo

Inilah Jambi – Hingga saat ini Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada KPU Merangin belum ditandatangani. Hal ini menimbulkan ‘gejolak’ di tingkat badan adhoc.

Mereka mengancam akan melakukan aksi demontrasi ke Pemkab Merangin karena dianggap tidak memikirkan beban kinerja penyelenggara yang sangat berat.

Sebelumnya, pada tanggal 10 Oktober 2023 lalu KPU Merangin tidak menandatangani NPHD Pilkada 2024 bersama Pemkab Merangin.

Penyebabnya ditenggarai anggaran yang dikucurkan untuk hajat masyarakat banyak ini sangat kecil, yakni Rp 33 Milyar berkurang dari usulan KPU Merangin Rp 36 Milyar.

“Kerja kami sangat berat. Tolonglah pemerintah berpihak kepada kami, jangan hanya memikirkan ego sendiri. Anggaran Pilkada ini musiman, jika NPHD dikurangi tentu gaji kami yang tidak seberapa ini akan berkurang juga,” ungkap salah satu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Merangin yang mewanti-wanti namanya tidak dipublikasikan.

Menurut PPK, tidak diakomodirnya usulan KPU merupakan wujud ketidakpedulian pemkab terhadap jalannya agenda demokrasi yang dijamin konstitusi 5 tahun sekali tersebut.

“Jumlah kami ini ribuan PPK dan sekretariat, PPS dan sekreriat, jika sewenang-wenang akan kami dudukkan kantor bupati di Bangko,” katanya.

Informasi didapat, polemik NPHD ini muncul diduga karena pemerintah daerah tidak melibatkan KPU Merangin dalam pembahasan penetapan hibah anggaran Pilkada. (*)

 

Terima kasih telah membaca Inilahjambi.com. Cantumkan link berita ini bila Anda mengutip seluruh atau sebagian isi berita. Laporkan keluhan dan apresisasi Anda terkait konten kami ke email:[email protected]
SOROTAN