Dua Orang Pasien di Ambulance Meninggal Dunia Dampak Macet, Tokoh Masyarat Siap Gugat Perda No 13 ke MK

Inilahjambi.com, BATANGHARI– Kemacetan di jalan lintas Tembesi-Sarolangun, provinsi Jambi kian hari semakin rumit. Pasalnya, akibat dari kemacetan itu menyebabkan banyak masyarakat pengguna jalan teriak dan minta pihak Pemerintah secepatnya bertindak dengan sangat jauh lebih serius lagi mengatasi kemacetan itu.

Seperti yang terjadi pada saat ini Senin, (21/11/2022), banyak dampak buruk yang terjadi akibat kemacetan yang menghambat perjalanan pengguna jalan sejak Minggu sore (20/11) hingga Senin pagi.

“Macet sejak sore kemarin dari Jam 16:00Wib sampailah pagi ini, puncaknyo berada dari kelurahan Kampung Baru Tembesi, sampailah ke Desa Simpang Karmeo Batin XXIV. Gara-gara macet 2 Ambulance dari Sarolangun hendak ke Jambi membawa orang sakit tidak bisa lewat dan akhirnya yang sakit meninggal dunia terkena macet dan ambulance langsung putar balik lagi, kata Thony salah satu angota Pokdar yang berada dilokasi kemacetan sejak Minggu malam.

Dikatakan Thony lagi, dampak dari kemacetan itu tidak hanya memakan korban ambulance jadi putar balik dari membawa orang sakit menjadi orang meninggal dunia, tetapi akibat dari kemacetan itu juga menyebabkan banyak Anak Sekolah juga tidak bisa melanjuti Sekolahnya karena tidak bisa lewat hingga terpaksa berbalik arah pulang ke rumah.

“Anak sekolah pagi ini tidak jadi datang ke sekolah karena sudah kesiangan terkendala macet, terus para pedagang yang ingin jualan di pasar kalanganpun juga tidak bisa lewat. Saya menyaksikan langsung hal itu karena sejak malam nya saya berada di TKP untuk ikut mengatur kemacetan,” ujar Thony.

“Kalau Pihak polsek Tembesi ada turun sejak tadi subuh termasuk para petugas satlantas untuk membantu menertibkan kemacetan, nah kalau pihak Dishub pagi ini saya ligat baru ada Satu orang saja,” lanjutnya.

Thony menjelaskan, kemacetan yang sering terjadi akibat dari Peraturan Daerah (Perda) nomor 13 yang dibuat oleh Gubernur tidak tepat sasaran. Karena menurutnya, Pemerintah hanya membuat Peraturan tanpa memastikan kondisi dilapangan, dan pemerintah membuat perda itu tanpa adanya realisasi dilapangan dengan nyata.

“Saya berani kok menggugat Perda itu ke Mahkamah Konatitusi (MK) tapi bukan PTUN katena PTUN itu prosesnya terlalu lama. Karena apa?, karena Perda no 13 yang di buat oleh Pemerintah Provinsi tidaklah bermamfaat tentang aturan jam operasional angkutan Batu Bara. Sebab sejak ada perda itulah kemacetan selalu terjadi dan Pemerintah hanya membuat saja Perda itu namun pelaksanaan dilapangan tidak ada sama sekali,” tegasnya.

Lebih tegas lagi Thony melanjutkan, ” seharusnya Pemerintah lihat apa yang terjadi di lapangan, jangan hanya membuat perda saja, dan kami pantau, pihak pemerintah hanya akan baru turun mengatasi kemacetan memerintahkan pihak polisi setelah kemacetan total terjadi, kalau belum terjadi kemacetan yang rumit, pihak pemerintah sama sekali tidak memperhatikan keadaan di lokasi yang sebenarnya, itu artinya pemerintah membuat perda hanya asal pembuatan saja tanpa pelaksanaan,” pungkasnya.

Terima kasih telah membaca Inilahjambi.com. Cantumkan link berita ini bila Anda mengutip seluruh atau sebagian isi berita. Laporkan keluhan dan apresisasi Anda terkait konten kami ke email:[email protected]
SOROTAN