KPK Sebut Potensi Pungutan Angkutan Batubara di Jambi Capai Rp 150 Miliar

KPK Sebut Potensi Pungutan Angkutan Batubara di Jambi Capai Rp 150 Miliar


Inilah Jambi – Potensi pungutan angkutan batubara di Jambi mencapai Rp 150 Miliar. Ada 4 poin yang diungkap KPK terkait hal itu, Rabu (13/9/2023) dalam pertemuan dengan Media di Jambi.

4 kendala dan titik rawan korupsi sektor pertambangan batu bara di Jambi diungkapkan Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK Aminuddin saat diskusi media Urgensi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Dunia Usaha Pertambangan Batubara di Provinsi Jambi.

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang pola kantor Gubernur Jambi, Aminuddin menyebutkan dalam 1 tahun pungutan mencapai Rp 150 Miliar.

Kendala dan titik rawan pertama, yakni pemberlakuan nomor lambung truk angkutan batubara akibat belum adanya jalan khusus batubara menimbulkan celah negosiasi.

Kemudian, kedua terjadinya penarikan retribusi terminal oleh oknum pemkab/kota pada truk angkutan batubara yang tidak masuk terminal.

“Selanjutnya ketiga, adanya pengenaan perusahaan pemegang IUP, dengan potensi pengenaan biaya yang timbul dalam satu tahun dapat mencapai Rp880 juta,” papar Aminuddin.

Sementara poin ke 4 disampaikan KPK adalah adanya pungutan sebesar tarif tertentu atau trip kepada truk angkutan batu bara yang melalui jalan umum.

“Dengan potensi pungutan yang terjadi dalam satu tahun dapat mencapai Rp150 Miliar,” katanya.

Angka pungutan angkutan batubara di Jambi itu bukan asal-asalan. Diskusi yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jambi dan Asosiasi Pengusaha Batubara (ASABA), merupakan angka umum.

“Angka itu kami temukan ketika berdiskusi dengan para Asosiasi, dan angkanya masih bisa di chalenge karena itu hanya gambaran umum,” sebutnya.

Aminuddin menjelaskan potensi pungutan itu merupakan sinyalemen. Tetapi intinya pihaknya ke daerah ingin memperbaiki tata kelola batubara di Jambi untuk memaksimalkan kekayaan alamnya.

“Bagaimana Jambi kaya dengan tambang, bisa dinikmati dan dirasakan masyarakat Jambi sendiri. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan dan hanya segelintir yang diuntungkan, ini semangat perbaikan,” katanya.

Selain potensi pungutan angkutan batubara, KPK dalam diskusi media itu menyampaikan pula upaya pencegahan yang terus mereka lakukan. Hal ini dilakukan KPK di Jambi dari 13 September hingga 17 September mendatang dalam rangkaian Kegiatan Roadshow Bus KPK di Provinsi Jambi. (Adv) 

Terima kasih telah membaca Inilahjambi.com. Cantumkan link berita ini bila Anda mengutip seluruh atau sebagian isi berita. Laporkan keluhan dan apresisasi Anda terkait konten kami ke email:[email protected]
SOROTAN