Thu. Sep 19th, 2019

Pemprov Stop Lelang Proyek di Jambi Sejak Agustus 2018, Pembangunan Terancam Macet?

Website LPSE Provinsi Jambi

Inilahjambi – Pemerintah Provinsi Jambi menghentikan proses lelang menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) di seluruh OPD lingkup Pemerintahan Provinsi Jambi, sejak Agustus 2018 lalu. Padahal, SPSE satu-satunya proses yang dapat dilakukan untuk lelang proyek dan pengadaan barang sesuai peraturan pemerintah.

Berdasarkan Surat Edaran Pemerintah Provinsi Jambi bernomor S-2140/SETDA PKS-2.1/VIII/2018 yang ditujukan kepada Kepala OPD di Pemprov Jambi, disebutkan, penghentian proses lelang dikarenakan pihak Pemerintah Jambi sedang mengharmonisasi aplikasi SPSE guna mengakomodir PP No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik.

Penghentian proses lelang itu diberitahukan sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai waktu yang tidak ditentukan. Pantauan Inilahjambi pada Jumat,  website LPSE Pemprov Jambi memang tidak tampak diupdate.  Pengumuman lelang terakhir terjadi pada Juli 2018.

Surat yang ditandatangani Asisten Administrasi Umum, Tagor Mulia Nasution itu menyatakan, penghentian lelang ini setelah melalui konsultasi dengan LKPP.

Pengamat Pembangunan Jambi, Jonie Gaol mengatakan, proses penghentian ini bisa berdampak pada pembangunan Jambi.

“Berapa banyak paket pekerjaan APBD Provinsi Jambi yang tidak dapat dilelang dari penghentian ini? Belum lagi nanti misalnya proyek APBD Perubahan kalau SPSE ini belum juga dapat diakses,” kata dia, Jumat 21 September 2018.

Menurut dia, penghentian ini juga akan membuat pembangunan macet, sebab hingga Agustus ini serapan APBD Jambi masih sangat rendah.

Jonie mengkritisi kebijakan penghentian lelang secara elektronik ini, meski sudah melakukan konsultasi dengan LKPP. Dikatakan dia, seharusnya pejabat terkait mencari jalan keluar lain untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Ini aneh sekali. Penghentian ini adalah pertama kalinya di indonesia. Padahal proses lelang di kabupaten terus berjalan. Pejabat jangan lempar handuk, kalau tidak mampu jangan mencari-cari alasan untuk menghindar dari tugas,” kata dia.

Jonie menduga ada ketidakberesan dalam tubuh birokrasi saat ini. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan penghentian lelang yang tidak sinkron dengan instruksi PLt Gubernur Jambi Fachrori Umar yang meminta adanya percepatan pembangunan di Jambi.

“Kita dengar setiap kali Pak Plt minta agar dilakukan percepatan pembangunan. Penghentian lelang ini kan jelas menghambat pembanguanan,” kata dia.

Inilahjambi telah menghubungi Sekretaris Daerah Provinsi Jambi M Dianto untuk meminta keterangan langsung terkait dampak penghentian lelang ini. Namun pesan whatapps yang dikirimkan belum direspon.

 

(Nurul Fahmy)

Sudah dibagikan