Rapat Pembahasan RKPD Batang Hari, Waka I DPRD; Anggaran dan Kegiatan 2022 terlambat
Inilah Jambi — Wakil Ketua (Waka) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari M. Jaffar turut menghadiri rapat forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)Kabupaten Batang Hari. Rabu, (02/03/2022).
Giat rapat yang diikutinya di kantor Bappeda tersebut dalam rangka rapat membahas Rencana Program Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk Tahun 2023.
“Rapat tadi baru sebatas rancangan, selanjunya akan disinkronkan dengan 36 program visi misi Kepala Daerah terpilih yaitu mulai dari hasil Musrenbang Desa, Kecamatan kemudian nantinya akan diadakan Musrenbang Kabupaten,” ucap M. Jaafar Waka I DPRD Rabu, (02/03/2022).
M. Jaafar berujar, pada rapat tersebut juga sebagai penyampai aspirasi masyarakat bahwa banyak hal yang disampaikan masyarakat saat Musrenbang, namun lebih dominan ke Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur.
“Permintaan yang terbanyak pada rapat perencanaan tadi itu adalah Infrastruktur jalan, karena keadaan Infrastruktur Kabupaten Batanghari saat ini kita sadari ruas-ruas jalan Kabupaten dalam kondisi parah termasuk lampu penerangan jalan, itu yang lebih banyak disampaikan masyarakat dari beberapa Kecamatan yang saya ikuti Musrenbang,” ujarnya.
Sebagai anggota legislatif, Waka I DPRD Kabupaten Batang Hari M. Jaafar menjelaskan bahwa, anggaran dan kegiatan Kabupaten Batang Hari tahun 2022 kembali terlambat.
” Untuk anggaran ya agak terlambat, sebenarnya setelah hasil evaluasi dari APBD kita per Januari itu sudah berjalan. Sehingga kegiatan-kegiatan maupun program-program yang ada di OPD itu bisa terlaksana dengan tepat,” sebutnya.
Untuk diketahui, ketok palu APBD Batang Hari merupakan Kabupaten tercepat se-Provinsi Jambi, Jaffar berharap setelah ketok palu dan dilakukan evaluasi kegiatan berjalan namun, dikarenakan ada pengurangan sebesar 97 Milyar, serta penganggaran Covid-19 membuat terjadinya keterlambatan.
“Memang ada pengurangan seluruh Kabupaten di Indonesia. Setelah kita melakukan rapat bersama TAPD, artinya ada beberapa yang sudah kita bahas di APBD tentu ada sinkronisasi lagi mungkin itu alasan salah satunya yang membuat terlambat,” imbuhnya.
“Terkait bongkar pasang anggaran, kalau kemarin tidak ada pengurangan sebesar kurang lebih 97 Milyar tentu setelah hasil evaluasi langsung jalan,” tutupnya.
