Reshuffle 16 Agustus, Najwa Shihab jadi Menteri?
Inilahjambi – Menyeruak kabar, Presiden Joko Widodo akan mengumumkan reshuffle kabinetnya sehari menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia atau 16 Agustus 2017 mendatang.
Kabar yang diperoleh Indopos (Jawa Pos Group), Najwa Shihab akan diangkat menjadi Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang akan maju di pilgub Jatim.
Sumber INDOPOS yang enggan disebutkan namanya menyebutkan, penggodokan nama-nama menteri baru terus dikebut menjelang 16 Agustus 2017 ini. Ada nama baru, ada juga wajah lama yang sekedar tukar posisi.
“Nama baru ada dua orang, salah satunya adalah Najwa Shihab,” kata sumber INDOPOS.
Dua hari ini nama Nadjwa Shihab memang santer disebut bakal masuk di bursa calon menteri. Isu tersebut semakin meyakinkan public ketika sosok kelahiran Makassar, 16 September 1977 ini melalui akun Instagram @najwashihab mengumumkan menghentikan acara Mata Najwa yang sudah dilakoninya selama sekitar 7 tahun.
Masih menurut sumber, nama lain yang digeser adalah Budi Karya Sumadi, yang sebelumnya Menteri Perhubungan, akan menjadi Menteri BUMN menggantikan Rini Soemarno.
Budi Karya Sumadi selama ini dikenal sebagai profesional yang bertangan dingin dalam memimpin sebuah perusahaan. Kiprahnya mulai mentereng sejak memimpin Badan usaha Milik Daerah (BUMD) di Ibukota, yakni PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Atas keberhasilannya itu, dia dipercaya memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni, PT Angkasa Pura II.
Lantas, kemana kah Rini Soemarno? Mantan orang dekat Megawati Soekarno Puteri itu ternyata tetap dipertahankan ‘nangkring’ di lingkungan istana.
Jika sebelumnya ia mengurusi BUMN, ke depan, Rini diberi tugas baru mengurusi sekretariat presiden, yakni sebagai Kepala Sekretariat Presiden menggantikan posisi Teten Masduki.
Archandra Tahar yang sebelumnya jadi Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kembali menduduki posisinya sebagai Menteri ESDM yang pernah dipegangnya hanya 20 hari. Belum diperoleh informasi, bakal ke mana Ignasius Jonan setelah posisinya digantikan Arcandra Tahar.
Wajah baru yang masuk di jajaran kementerian adalah Idrus Marham. Politisi Partai Golkar itu bakal diangkat menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional menggantikan Sofyan Djalil.
Putera Aceh ini memang sejak lama disorot kinerjanya karena tidak tercapai target untuk program sertifikasi tanah yang menjadi tanggung jawabnya.
Sejumlah menteri yang juga akan diganti adalah Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Agama (Menag), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
Namun hingga tadi malam, belum diperoleh kepastian nama-nama penggantinya.
“Yang pasti, ada kejutan nama baru yang masuk untuk mengisi satu di antara menteri-menteri tersebut. Figur muda, politisi yang juga ulama,” kata sumber INDOPOS.
Ditanya dari parpol apa jatah kursi menteri tersebut, sumber INDOPOS hanya menyebutkan,”Partai yang pro pemerintah pastinya. Salah satu figur nama baru berasal dari partai kuat negeri ini. Untuk kursi Menteri Agama bakal tidak dipegang kader PPP lagi,” ujar sumber INDOPOS.
Secara terpisah, juru bicara kepresidenan Johan Budi kepada INDOPOS tadi malam masih berkilah dengan rencana reshuffle tersebut.
Mantan juru bicara Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) itu menyebutkan, kabar bakal ada reshuffle adalah rumor belaka.
“Tidak ada pembicaraan soal itu (reshuffle menteri) di Istana,” kata Johan Budi melalui pesan singkatnya.
Di tempat berbeda, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengaku tak mau ambil pusing terkait kabar akan didepaknya salah satu kader PPP dari kursi menteri agama.
Isu reshufle itu kan sudah terlalu sering dimunculkan oleh para spekulan politik. Buat PPP sudah lama gak jadi perhatian lagi karena terlalu seringnya dispekulasikan adanya reshuffle,” ucapnya.
Selain itu, katanya, PPP pada posisi menghormati soal reshuffle sebagai hak prerogatif Presiden. “Jadi apakah akan ada reshufle atau tidak dan apakah Menag akan direshufle atau tidak maka itu kami anggap sebagai domainnya Presiden,” sergahnya.
(Sumber: jpnn.com)
