Sebelum Dilantik, Zumi Zola Sudah Diberi Duit Ratusan Miliar oleh Menteri Jonan, Untuk Apa?
Inilahjambi, JAMBI – Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, mengumpulkan gubernur seluruh Indonesia untuk mengembangkan sistem transportasi terpadu di Indonesia.
Dalam pertemuan 11-12 Februari 2016 ini, Jonan meminta masukan dari seluruh gubernur untuk menyusun Program Kerja dan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2017.
Lewat komunikasi, koordinasi, dan masukan dari seluruh gubernur tersebut, pembangunan sistem pelayanan transportasi di seluruh provinsi di Indonesia mendapatkan hasil yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat.
Dalam siaran pers Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, JA Barata, menyebutkna, pertemuan tersebut dibagi menjadi beberapa sesi yaitu:
Sesi pertama pada Kamis, 11 Februari 2016 pukul 09.00 WIB dengan para Gubernur se-Sumatera
Sesi kedua pada Kamis, 11 Februari 2016 pukul 14.00 WIB dengan para Gubernur se-Kalimantan dan Sulawesi
Sesi ketiga pada Jumat, 12 Februari 2016 pukul 09.00 WIB dengan para Gubernur se-Jawa
Sesi keempat pada Jumat, 12 Februari 2016 pukul 14.00 WIB dengan para Gubernur se-Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara
“Dalam mendukung Nawa Cita yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sektor transportasi, Kementerian Perhubungan memiliki 4 fokus kerja yaitu peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kapasitas, dan tata kelola dan regulasi,” kata Barata.
Untuk mengimplementasikan 4 fokus kerja tersebut, Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran tahun 2016 sebesar Rp 48,46 triliun.
Dari anggaran tersebut, Provinsi Jambi mendapat dana Rp. 289.608.533.000 atau hampir Rp290 Miliar.
Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan sektor transportasi tahun anggaran 2016, di antaranya untuk pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan, subsisi operasi bus perintis, subsidi angkutan udara perintis, pemasangan dan pengadaan pelampung suar dan lain-lain.
Dari total dana untuk pembangunan sektor perhubungan di Pulau Sumatera, Provinsi Jambi termasuk daerah paling minim yang menerima anggaran pusat tersebut.
Daerah paling banyak menerima dana Perhubungan ini adalah Sumatera Selatan senilai Rp. 1.231.267.728.333 (1,24 triliun), disusul Kepulauan Riau sebanayak Rp. 744.875.704.500 (Rp745 Miliar).
Kemudian Lampung Rp. 556.289.902.000, dan Bengkulu: Rp. 224.935.579.000
serta Kepulauan Bangka Belitung: Rp. 107.568.528.000.
(Muhammad Ikhlas)