Usut Temuan BPK, DPRD Kota Jambi Bentuk ‘Pansus Disclaimer’
Inilahjambi, KOTA JAMBI – Ketua DPRD Kota Jambi Nasir menyatakan, pihaknya sepakat akan membentuk panitia khusus guna mengusut laporan/audit BPK RI Perwakilan Jambi terhadap Pemkot Jambi yang dinyatakan disclaimer opinion.
Menurut Nasir, pembentukan pansus dilakukan atas mufakat bersama para pimpinan fraksi di DPRD.
“Kami sudah mufakat akan membentuk pansus yang bertujuan mengevaluasi kinerja Pemerintah Kota Jambi atas laporan BPK RI,” kata Muhammad Nasir, Rabu 22 Juni 2016, dilansir suarajambi.com.
Dikatakan Nasir, pembentukan akan dilaksanakan setelah Lebaran Idul Fitri 1437 H mendatang.
“Pansus ini akan membahas seluruh temuan yang ada di BPK. Seluruh SKPD yang ada temuan, akan kita panggil. Kita cari solusinya seperti apa, agar ke depan lebih baik. Jangan kuatir yang lemah akan kita perkuat kinerjanya,” ujaranya.
Nasir mengatakan, dalam bentuk pansus ini dari delapan fraksi yang ada di DPRD Kota Jambi, ada dua nama yang belum menyerahkan nama utusan anggota Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atau lebih dikenal dengan nama Pansus Disclaimer. Dua fraksi tadi yaitu Golkar dan Gerindra.
“Enam fraksi sudah ada mengirimkan nama utusannya. Dua fraksi belum, mungkin nanti. Karena memang kita kan belum final lagi,” terangnya.
Ditegaskannya, bahwa pembentukan Pansus tidak bertujuan untuk mencari kesalahan walikota. Namun mencari solusi dari semua masalah yang ada di SKPD sehingga menjadi temuan BPK.
“Kita inginnnya dengan ada Pansus ada output positif. Yang dulu dana BOS jadi temuan, nanti tidak lagi. Begitupun dengan SKPD lainnya,” ujarnya.
Hal yang sama diutarakan oleh Ketua Fraksi PKB, Sulaiman Syawal. Pembentukan Pansus karena dewan ingin menjalankan fungsi pengawasannya.
“Yang tidak mau itu dipertanyakan kenapa, berarti mereka tidak mau menjalankan fungsi kerja. Kalau kita setuju sekali dengan adanya Pansus ini, agar lebih baik lagi ke depannya,” tukasnya.
(Muhammad Ikhlas)
