Antisipasi Corona, Pembahasan LKPJ dan Agenda Penting DPRD Kota Sungaipenuh Ditunda

Antisipasi Corona, Pembahasan LKPJ dan Agenda Penting DPRD Kota Sungaipenuh Ditunda
Baca juga:
Inilah Jambi – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sungaipenuh menunda beberapa agenda rapat paripurna dan kegiatan penting di DPRD Kota Sungai Penuh. Penundaan ini dilakukan dengan pertimbangan makin mewabah Copid-19 di Indonesia.
Selain itu, keputusan ini menyusul adanya himbauan Pemerintah untuk tidak mengadakan dan mengumpul orang banyak serta pelarangan berpergian keluar daerah selama empat belas hari.
Ketua DPRD Kota Sungaipenuh, H.Fajran mengatakan sesuai dengan jadwal DPRD Kota Sungai Penuh akan membahas LKPJ dan Rapat Paripurna pada Kamis (26/03), menyusul ada himbauan dari Pemerintah agenda tersebut terpakasa ditunda.
“Ya beberapa agenda seperti Paripurna kita tunda dulu,antisipasi agar tidak mewabah virus corona”Kata Fajran.
Selain itu Ketua DPRD Kota Sungaipenuh juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi himbauan pemerintah yang telah dikeluarkan, dengan membatasi beraktivitas diluar rumah, apalagi dengan berkerumunan  dengan orang banyak.
(pai)

Pantau Penanganan Covid-19, Ketua dan Anggota DPRD Kota Sungaipenuh Turun ke Kecamatan

Baca juga:

Inilah Jambi – Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sungaipenuh melakukan peninjauan rencana aksi penanganan dan pencegahan wabah Covid-19 di kecamatan-kecamatan dalam Kota Sungaipenuh.

Pemantauan yang dilakukan pada Kamis (02/04/) ini dibagi dalam empat tim. Di Kecamatan Hamparan Rawang, Koto Baru, dan Pesisir Bukit, peninjauan dilakukan oleh oleh Tim 3 yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Sungaipenuh, Fajran beserta beberapa anggota DPRD dari Dapil II, diantaranya Hutri Randa, Dahkir Yahya, Maswan, Armadi, dan Pasran.

Fajran mengatakan, peninjaun ini sudah dijadwalkan secara resmi melalui badan musyawarah, sebagai bentuk dari tindak lanjut aksi penanganan dan pencegahan wabah virus corona.

“Ya, sudah kita bahas secara resmi di badan musyawarah,” tutur Fajran.

Kegiatan ini, kata dia, dilakukan di kantor-kantor kecamatan dan puskesmas-puskesmas untuk melihat kesiapan dari instansi tersebut agar bekerja secara baca selengkapnya

 

Bagikan
HOT NEWS