Asal Lantik Saja, Komisi IV Akan Panggil Kadisdik Minta Ganti Ratusan Kepsek SMA/SMKN Abal-Abal
Inilahjambi – Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Jumat besok (17/1/2020) telah menjadwalkan untuk memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jambi terkait permasalahan atau polemik yang terjadi pada pelantikan ratusan Kepala Sekolah SMA/ SMK Negeri beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Kamaludin Havis menyatakan bahwa Dewan Provinsi akan melakukan hearing bersama Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Varial Adhi Putra dan beberapa anak buahnya (para kepala bidang, red) diruang rapat Komisi IV.
“Besok Jumat pagi sekitar pukul 09.00 WIB, kami akan memanggil Kadisdik bersama beberapa Kepala Bidang. Pemanggilan ini terkait masih banyaknya yang harus dibenahi Disdik Provinsi. Kalau saya menyikapi Disdik Provinsi Jambi itu perlu banyak dibenahilah. Cuman pembenahan itu tidak lepas dari situasi politik pada saat ini,” ungkap Anggota DPRD Provinsi Jambi Kamaludin Havis, Kamis (16/1/2020).
Selain itu, kata Havis, besok Komisi IV juga akan membahas terkait pelantikan ratusan Kepala Sekolah SMA/SMK Negeri yang dilakukan beberapa waktu lalu di Kantor Disdik Provinsi Jambi yang menuai polemik ditengah masyarakat hingga di internal Disdik sendiri.
“Termasuklah kemaren pelantikan ratusan Kepala Sekolah SMA/ SMK Negeri. Nah ini merupakan salah satu alasan kami untuk hearing dengan Disdik itu. Untuk membawa semua data kepala sekolah yang dilantik itu,” kata Wakil Ketua Fraksi PPP-Bekarya itu.
Dewan menduga telah adanya penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai atau tidak disiplin ilmu dan bidangnya pada pelantikan tersebut.
Menurut Havis, seharusnya Disdik Provinsi Jambi harus melantik orang yang tepat untuk menjadi Kepala Sekolah.
“Kalau seandainya Kepala Sekolah yang mereka lantik itu tidak memenuhi standar persyaratan dan tidak pernah mengikuti pelatihan calon kepala sekolah, kemudian tidak mengikuti bimbingan teknis penguatan kepala sekolah. Maka kami rekomendasikan untuk diganti lagi dan kami minta dievaluasi. Karena kalau mereka tidak memenuhi syarat semuanya gugur untuk semua dokumen dokumen yang dibuatnya,” tegas Wakil Rakyat Kabupaten Muarojambi Kamaludin Havis.
Tak sampai disitu, Havis juga sangat menyayangkan apabila nanti terdapat para Kepala Sekolah yang terbukti tidak memenuhi syarat dan bukan orang yang tepat di bidangnya atau dilantik tidak sesuai data, maka akan berimbas kepada para siswa dan siswi.
“Seorang kepala sekolah menandatangani ijazah anak-anak, sementara dia dilantik disitu termasuk tidak memenuhi syarat.
Cakep belom, kemudian pelatihan penguatan kepala sekolah belom ada tapi jadi kepala sekolah. Kan tidak memenuhi syarat berarti,” tambahnya.
“Nah ini yang harus kami evaluasi dalam pelantikan ratusan kepala sekolah beberapa waktu lalu. Berarti yang duduk itu seperti apa. Yang duduk disitu apakah full syarat atau tidak. Jadi kita jangan menganggap enteng dunia pendidikan,” tegas Politisi PPP tersebut dengan nada lantang.
(Wandi)
