Cuy, Rupanya Menteri Yuddy Serius Akan Berhentikan PNS dan Tidak Buka Lowongan CPNS Lagi…

Inilajambi, KOTA JAMBI – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpanrb), Yuddy Chrisnandi menyatakan tidak akan mentolerir PNS yang tidak disiplin dan asal kerja.

Dikatakannya, pemerintah daerah jangan takut untuk membuat surat pemberhentian kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya, seperti jarang masuk kerja dan lamban dalam melayani pelayanan kepada masyarakat.

“Pemerintah Daerah jangan takut untuk memecat PNS yang tidak kompeten dalam menjalankan tugas. Karena akan berdampak kepada lambannya pelayanan kepada masyarakat seperti tugas pokok seorang PNS,” ujar Yuddy Jum’at, 15 April 2016, saat membuka acara Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Demokrasi (FORKOPANRB) yang diselenggarakan di Jambi.

“Kita (pemerintah) akan melakukan evaluasi kepada PNS di Indonesia yang telah menyalahi aturan kepegawaian dan demi terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi uang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas,” kata Yuddy.

Menurut dia, setiap PNS saat ini dituntut untuk memberikan kontribusi kinerja yang jelas dan terukur kepada organisasinya.

Saat ini, kata Yuddy, belanja negara untuk gaji PNS terlalu besar. Untuk itu pemerintah harus melakukan rasionalisasi PNS di Indonesia.

“Beban belanja PNS di Indonesia selama ini terlalu besar, secara nasional hampir 40 persen dari total APBN,” ujar Yuddy lagi.

Berita terkait:

• Pak Menteri Kaget Lihat Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Jambi Kecil dan Berantakan
• Menteri PAN RB: Birokrat Harus Disiplin dan Siap Hadapi Tantangan Global

Ke depan pemerintah tidak akan melakukan rekrutmen CPNS, karena setiap melakukan pengadaan pegawai, itu pasti meningkatkan belanja modal dan barang yang terkait dengan pegawai.

“Untuk mengurangi beban belanja PNS, Pemrintah tidak akan menerima pegawai lagi, mungkin dengan cara ini bisa mengurang pengeluaran belanja modal dan barang yang terkait dengan pegawai,” jelas Yuddy.

Dilanjutkannya, Di Daerah lebih parah lagi dalam pengeluaran belanja pegawainya yakni mencapai 50 Persen, salah satunya Provinsi Jambi.

“Di daerah-daerah pengeluaran belanja pegawainya sangat parah sekali yaitu mencapai 50 persen. Dari beberapa daerah di Jambi, ada yang pengeluaran belanja pegawainya mencapai 65 persen. Maka dari itu, saya minta Provinsi Jambi tidak akan melakukan pemborosan anggaran lagi nantinya,” tutup Yuddy.

(Zalman Irwandi)