“DPM” Daryati Paparkan Sistem Ketatanegaraan di Depan Masyarakat Muaro Jambi
Inilahjambi – Melakukan Dengar Pendapat Masyarakat (DPM) di Kabupaten Muaro Jambi, Senin 21 Januari 2019. Anggota DPD RI Dapil Jambi Hj.Daryati Uteng SE,MM ikut memaparkan sistem ketatanegaraan Indonesia kepada masyarakat.
Mengambil tempat disebuah sekolah negeri, Daryati mengutarakan bahwa Bentuk pemerintahan sangat berkaitan dengan pelaksanaan kehidupan bertatanegara. Hal tersebut tentu saja menurutnya berhubungan langsung dengan formulasi kenegaraan dan kepala negara.
“Anda mungkin sering mendengar istilah sistem pemerintahan parlementer, presidensial, monarki dan lain sebagainya. Dimana sistem-sistem tersebut diberlakukan oleh berbagai negara sesuai dengan ketatanegaraannya. Bentuk pemerintahan indonesia sempat mengalami perubahan. Sebelum diamandemen, diketahui bahwa UUD 1945 memiliki pengaruh yang besar untuk mengatur kedudukan lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara” Ujarnya.
Ditambahkannya dalam sistem ini, kedaulatan rakyat secara langsung diberikan kepada MPR sebagai lembaga tertinggi. Sistem ini membuat kekuasaan kepala negara menjadi tidak terbatas. namun setelah amandemen, bentuk pemerintahan di Indonesia berubah menjadi republik. Sementara sistem pemerintahan Indonesia saat itu adalah presidensial.
“Pemerintah dalam melaksanakan jalannya pemerintahan dilakukan oleh eksekutif sebagai pemegang kekuasaan untuk menyelenggarakan Undang-undang, kemudian ada legislatif yang memiliki kekuasaan dalam pembentukkan Undang-undang dan Yudikatif yang memiliki kekuasaan untuk mengadili siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang” terangnya.
Sehingga ungkap Daryati, masyarakat wajib tahu selain sistem ketatanegaraan, Indonesia juga menganut sistem politik demokrasi, Hal ini secara jelas dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar” Katanya.
Untuk itu ia berharap kedepan masyarakat khususnya warga Muaro Jambi bijak menentukan pilihan politiknya agar kedaulatan tadi dapat menjadi langkah baik bagi seluruh yang ada di Indonesia.
( Olivia Admira )
