Dua Orang Anggota DPRD Batanghari Terancam Diberhentikan Jika Dugaan Benar Ketahuan Berselingkuh

Inilahjambi.com, BATANGHARI– Sebanyak Dua orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari, Jambi, berinisal IS dan RS terancam diberhentikan jika dugaan benar ketahuan berselingkuh.

Hal ini berkaitan dengan isu awal dari adanya dugaan tindakan Kekerasan Dalan Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan oleh salah seorang Istri anggota DPRD Batang Hari ke Mapolres Batang Hari pada akhir pekan lalu.

” Ya, Anggota DPRD merupakan jabatan politik yang diperoleh melalui pemilihan langsung oleh Rakyat. Anggota DPRD dapat diberhentikan apabila melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 236 Undang-UndangNomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), kata Heriyanto, S.H., C.L.A, seorang putra daerah Kabupaten Batang Hari. Selasa (20/9/2022).

Menurut dia, seperti contoh anggota DPRD yang selingkuh bisa diberhentikan antar waktu sepanjang diusulkan oleh partai politik baik itu anggota DPRD Provinsi maupun Kabupaten/kota dapat diberhentikan antar waktu menurut Pasal 355 ayat (2) jo. Pasal 405 ayat (2) UU MD3.

Dalam pasal itu, jika tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun, melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik anggota DPRD, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, diusulkan oleh Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum, melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam UU MD3 ini, diberhentikan sebagai anggota Partai Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau menjadi anggota Partai Politik lain.

“Jika terbukti mengenai sanksi hukuman atau sanksi kedua anggota dewan diberhentian dari jabatannya karena telah berselingkuh, maka menurut hemat saya anggota DPRD yang selingkuh bisa diberhentikan antar waktu sepanjang diusulkan oleh partai politik dan atau apabilamenurut partai politik yang bersangkutan, anggota DPRD tersebut melanggar kodeetik/peraturan internal Partai Politik.” jelasnya.

Dia juga mengatakan, berdasarkan dari keterangan Badan Kehormatan (BK) DPRD Batanghari di salah satu media, Aminuddin mengatakan, setelah proses hukum dari laporan di Mapolres Batang Hari berjalan, BK akan mengambil tindakan dan memberikan sanksi dan dengan apapun alasannya.

“Di media online itu jelas, BK DPRD Batanghari, Amin mengatakan akan memberikan saksi dengan apupun alasannya. Jadi proses pengaduan oleh Istri anggota Dewan ini sudah dicabut dan sudah damai, kini timbul lagi isu perselingkuhan, kan begitu ceritanya,” ujarnya.

Bahkan, BK DPRD Batanghari sudah beberapa kali dikonfirmasi oleh beberapa orang wartawan juga mengatakan, bahwa Isu di luar motifnya katanya perselingkuhan dan ini sudah menjadi buah bibir warga di dalam wilayah Kabupaten Batanghari.

Sementara itu, dalam perbuatan selingkuh jika terbukti yangdilakukan anggota DPRD, apabila sampai melakukan hubungan badan (zina) bisa dituntut secara Pidana oleh pasangan suami/istri sahnya sesuai dengan bunyi Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidanadan dapat diancamdengan pidana penjara paling lama Sembilan Bulan. (*)

Terima kasih telah membaca Inilahjambi.com. Cantumkan link berita ini bila Anda mengutip seluruh atau sebagian isi berita. Laporkan keluhan dan apresisasi Anda terkait konten kami ke email:[email protected]
SOROTAN