Google dan Kemkominfo Punya Cara Baru Tangkal Konten Negatif

Inilahjambi – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara baru saja bertemu dengan perwakilan Google Asia Pasifik. Dalam pertemuan itu membahas terkait peningkatan penanganan konten negatif di seluruh platform Google seperti Google Search, YouTube, Google AdSense dan lain sebagainya.

Menurut Menkominfo, dalam penanganan konten negatif ke depannya, akan dilakukan penerapan sistem baru. Sistem anyar ini adalah buah pengembangan Google untuk menangkal konten-konten negatif.

“Penanganan konten negatif, katakanlah di YouTube, saat ini proses pelaporannya masih menggunakan e-mail, tetapi mulai akhir Juli ini Google beserta Kominfo akan menerapkan sistem baru,” ujar pria yang akrab disapa Chief RA ini saat acara konferensi pers di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Jumat 4 Agustus.

Sistem baru itu yakni Trusted Flagger dan Legal Removal. Penggunaan kedua sistem tersebut telah digunakan Google di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan beberapa negara di kawasan Eropa. Indonesia diklaim sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang akan menggunakan sistem tersebut.

“Trusted flagger itu jadi masyarakat nanti bisa ngeflag ini konten termasuk yang tidak diperbolehkan di indonesia. Selain itu, Legal Removal, ini berkaitan dengan masalah legal dan penegakan hukum di Indonesia,” jelasnya.

Dikatakannya, khusus untuk sistem trusted flagger tengah dalam proses uji coba. Rencananya sistem itu mulai efektif dua atau tiga bulan dari sekarang. Sementara itu menurut perwakilan Google Asia Pacific, Director Public Policy & Government Affairs Southeast Asia and Greater China, Ann Lavin, penggunaan trusted flagger oleh konsumen juga bukan asal-asalan. Setiap tanda flag yang diberikan akan dianalisis.

“Kami kerja bersama Kementerian untuk melatih apakah flagger benar dalam memberikan laporan, selain itu ada juga local expertise yang memahami konten,” ungkap dia.

Kendati Google telah menyiapkan sistem yang mutakhir, keterlibatan stakeholders Kemkominfo pun masih dibutuhkan kontribusinya. Disampaikan Rudiantara, mereka telah menyiapkan panel yang memiliki kompetensi di bidangnya.

“Kami juga ada panel yang disiapkan. Bukan Kemkominfo saja yang menetapkan, ada ICT Watch, Wahid Institute, dan koordinasi dengan berbagai pihak,” terang dia.

 

 

(Sumber: merdeka.com)

Terima kasih telah membaca Inilahjambi.com. Cantumkan link berita ini bila Anda mengutip seluruh atau sebagian isi berita. Mari bersama menghargai karya jurnalistik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

SOROTAN
error: OPPPS, MAU NGAPAIN? Konten ini dilindungi !!