Sun. May 26th, 2019

Kecolongan? PU Muarojambi Bangun Infrastruktur di Kabupaten Lain…

Box culvert yang dibangun di wilayah Kabupaten BatangharI/Serujambi.com

Inilahjambi – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Muarojambi diduga telah membangun infrastruktur di kabupaten lain,  yakni Batanghari.

Pembangunan rabat beton dan box culvert itu dibangun di wilayah di Unit XXII Sungaibahar menggunakan APBD Muarojambi tahun 2018.

BACA JUGA: BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Jambi Mencapai 281,47 Ribu Orang

Berdasarkan data proyek, daerah itu berada di Dusun Pangkalanranjau, Desa Tanjunglebar, Kecamatan Bahar Selatan.

Namun, Serujambi.com jaringan media Inilahjambi.com melansir,  citra di google maps menyebut lokasi bangunan itu terdeteksi berada di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari.

Tokoh masyarakat Sungaibahar yang sudah berdomisili sejak tahun 90an Nazil, menegaskan proyek itu masuk wilayah Kabupaten Batanghari.

“Sesuai dengan titik kordinat yang saya lihat, daerah itu jauh di luar kawasan Kabupaten Muarojambi.” katanya.

Dipaparkan Desnad, wilayah Sungaibahar pasti unit permukiman trans. Unit permukiman trans adalah unit permukiman dan perkebunan sawit.

“Jadi intinya tidak ada kawasan Sungaibahar itu berada di wilayah hutan,” jelasnya.

Dia menyebut apa yang disampaikan tersebut merupakan kritikan karena dirinya sayang Muarojambi.

“Tak hanya melebihi wewenang, tapi lokasi tersebut berada di kawasan hutan,” tegasnya.

Desnad mengklaim punya data pendukung terhadap pernyataannya bahwa proyek itu berada di kawasan hutan.

“Tentu saya tidak asal bicara, karena jelas selain melampaui wewenang, membangun di wilayah hutan itu pelanggaran hukum,” kata dia.

Dikatakan dia,  pembangunan di kawasan hutan itu melanggar Pasal 28 Undang-Undang 18 Thun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberatasan Perlindungan Hutan.

“Sedangkan membangun di wilayah kabupaten lain melanggar  Pasal 17 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan,” imbuhnya.

BACA JUGA: Ibu Muda di Jambi Ingin Jual Ginjal untuk Biaya Hidup Dua Anaknya

Untuk itu Desnad minta para penegak hukum segera mengambil tindakan atas temuan tersebut.

“Saya minta kepada instansi penegak hukum segera ditindak tegas temuan itu,” pungkasnya.

 

 

Sudah dibagikan