Selain Panama Papers, ICIJ Sorot Kejahatan Korporasi yang Dimodali Bank Dunia di Jambi

Inilahjambi – Konsorsium Internasional Wartawan Investigasi (ICIJ) yang terdiri dari ratusan jurnalis investigasi dari lebih 100 negara di dunia, beberapa hari belakangn ini menggegerkan publik dengan membongkar dokumen firma hukum Mossack Fonseca. Kerja diam jurnalistik selama hampir satu tahun membongkar jutaan file itu, membuat sejumlah kepala negara di berbagai dunia mundur akibat skandal pajak yang terungkap. Kerja keras jurnalistik yang kita pahami saat ini sebagai Panama Papers.

Panama Papers sebenarnya bukan kerja ICIJ yang pertama. Banyak kasus sudah diungkap konsorsium wartawan terbesar di dunia ini, salah satunya adalah artikel berjudul “Children Suffer as World Bank’s Borrowers Upend Their Lives” yang ditayangkan diwebsite www.icij.org, sejak Oktober 2015, tidak berapa lama setelah rentetan peristiwa traumatik yang dialami oleh warga Bathin Sembilan di Jambi.

Laporan ini menuliskan tentang seorang anak dari Suku Bathin Sembilan di Jambi yang mengalami traumatik karena tergusur dari rumah dan lahan kebunnya, oleh ekspansi perusahaan kelapa sawit Asiatic Persada, yang rintihnya masih dapat kita dengar sampai hari ini.

Laporan kejahatan korporasi yang mendapat pinjaman modal dari Bank Dunia ini, begitu nyata kita dengar sehari-hari di Jambi, baik dari media massa, maupun dari percakapan biasa. Kita terbiasa mendengar hari-hari ini, bagaimana pejabat negara yang diwakili oleh aparat keamanan (TNI/Polri) menindas warga mereka sendiri, atas ‘perintah’ pemilik perusahaan, seperti yang terjadi di Bathin Sembilan.

Dampak penggusuran dengan kekerasan yang dialami oleh warga dari rumah dan tanah garapan mereka, membekas begitu dalam bagi, terutama anak-anak. ICIJ membandingkan traumatik serupa yang dialami anak-anak dari seluruh Dunia Ketiga akibat eskpansi modal.

Meski Bank Dunia berkilah, program mereka juga memberikan kontribusi lebih bagi peningkatan pendidikan dan kesehatan anak-anak, mengurangi angka kematian bayi, namun kelompok hak asasi manusia mengatakan kerja Bank Dunia itu tidak cukup. Mereka ingin aturan yang jelas tentang langkah bank dan perusahaan peminjam untuk melindungi anak-anak.

Sebuah surat yang dilayangkan pada 2012 dari 75 kelompok advokasi di seluruh dunia mendesak bank untuk memperkuat aturan upaya perlindungan, dengan mengharuskan perencana proyek melakukan penilaian rinci dari dampak yang mungkin timbul pada anak-anak, “termasuk potensi kekerasan dan eksploitasi.”

Namun mereka harus kecewa, sebab pada bulan Juli tahun itu, pejabat Bank Dunia merilis rancangan baru dari rencana perombakan kebijakan upaya perlindungan yang mencakup pinjaman untuk proyek-proyek yang disponsori pemerintah, yang tidak sesuai dengan permintaan mereka.

“Hanya mengingat anak-anak tidak cukup untuk memecahkan masalah,” kata Elana Berger, manajer Program Hak Anak di Bank Information Center, sebuah kelompok hak asasi manusia yang memantau praktek Bank Dunia. “Anda harus memiliki rencana untuk memenuhi kebutuhan mereka.”

 

(Klik: Baca artikel lebih lengkap di sini)

 

Terima kasih telah membaca Inilahjambi.com. Cantumkan link berita ini bila Anda mengutip seluruh atau sebagian isi berita. Mari bersama menghargai karya jurnalistik.
SOROTAN
error: OPPPS, MAU NGAPAIN? Konten ini dilindungi !!