DETAIL.ID – Jambi Roru Cake dinilai telah meraup omzet penjualan secara ilegal sejak berdiri pada 23 September 2017. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) Jambi menduga, izin dagang Jambi Roru Cake belum lengkap.

LPKNI Jambi pernah mempertanyakan hal ini kepada pihak pengelola Jambi Roru Cake pada November 2017 lalu, namun dengan santainya mereka menjawab kelengkapan perizinan masih dalam proses. “Saya heran, enak sekali mereka menjalankan bisnis sebelum izinnya lengkap. Mestinya pemerintah harus lebih proaktif mengawasinya. Kok bisa kecolongan begini?” kata Ketua LPKNI Jambi, Andre Sirait kepada detail, Selasa (27/2/2018) malam.

Soal ini, Andre telah menyurati berbagai pihak, termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian Provinsi Jambi. Sayangnya, surat tersebut sama sekali tak digubris berbagai pihak.

Awalnya, Jambi Roru Cake bernama PT Jambi Jambi. Berdiri pada 18 Mei 2017. Ketika itu, bisnis tersebut dimiliki oleh artis Ruben Onsu bersama istrinya, Sarwendah. Lantas pada 23 September 2017, Ruben resmi mundur dan menyatakan kepemilikan usaha itu beralih ke Irwansyah (selebritis) dan istrinya, Zaskia Sungkar.

Saat itulah, PT Jambi Jambi berubah nama menjadi Jambi Roru Cake. Namun lokasinya tetap sama berada di Jalan Amir Hamzah Nomor 34, Kelurahan Sei Kambang, Telanaipura. Ruben mengaku setelah mundur ia fokus mengelola Semarang Thai Cake.

Hebatnya, meski usaha cake itu berganti nama tetap berjalan seperti biasa. Omzet penjualannya dalam sebulan rata-rata 200 boks per hari atau 6.000 boks dalam sebulan. Artinya, dengan harga jual Rp 65 ribu per boks, Andre menaksir dalam sebulan omzet Jambi Roru Cake mencapai Rp 390 juta.

Berarti, Andre berkata hingga akhir Februari 2018 ini, omzet mereka telah mencapai Rp 3,5 miliar!

Dalam prakteknya berbisnis dan meraup keuntungan, Jambi Roru Cake jelas-jelas mengangkangi empat peraturan. Pertama, Undang Undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri. Ketiga, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor hk.03.1.5.12.11.09955 tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Keempat, Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, Menurut Andre, sebagai seorang selebritis semestinya mereka berbisnis secara legal dan memenuhi proses perizinan yang disyaratkan undang-undang. “Pemerintah juga jangan diam saja. Awasi bisnis mereka agar konsumen terlindungi hak-haknya,” kata Andre. (DE 01)