Maroef Sjamsoeddin Mundur, Warga Papua Minta Jatah Pimpin Freeport
Inilahjambi – Masyarakat pemilik hak ulayat melalui lembaga adat meminta agar setelah Maroef Sjamsoeddin, jabatan Presiden Direktur (Presdir) PT Freeport Indonesia (PTFI) harus diduduki oleh orang Papua, terutama masyarakat pemilik hak ulayat.
Hal ini dinyatakan para tokoh agama, tokoh adat, tokoh intelektual, dan perwakilan tiga lembaga adat masing-masing Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa), Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) dan Lembaga Musyawarah Adat Suku Moni Selatan (Lemasmos) melalui konferensi pers yang digelar di Cenderawasih 66, jalan Cenderawasih, Timika, Papua, Selasa 19 Januari 2016.
John Magal selaku tokoh intelektual Amungme mengatakan, pemerintah pusat telah melakukan reformasi yang luar biasa melalui otonomi khusus. Sehingga dari situlah orang Papua sudah dipercayakan untik menjadi pemimpin di tanahnya sendiri, dan hal itu sangat diapresiasi.
Terkait dengan keberlangsungan PTFI di Papua khusunya di kabupaten Mimika, selama 50 tahun posisi orang nomor dua maupun nomor satu, dalam hal ini Executive Vice President (EVP) dan President Direktur (Presdir), belum pernah diduduki oleh orang Papua, terutama pemilik hak ulayat. Sehingga dengan berakhirnya Maroef Sjamsoeddin menjabat sebagai Presdir PTFI, maka setelah itu juga sudah saatnya untuk masyarakat Papua dipercayakan oleh Freeport Mc Moran untuk menduduki jabatan Presdir di PTFI.
“Untuk pengganti pak Maroef, masyarakat Papua sudah cukup siap untuk memimpin. Kami harapkan, kami mau, pengganti pak Maroef adalah orang papua. Berikan kesempatan dan ruang untuk orang Papua bisa berbuat sesuatu di tanahnya ini, dengan memimpin di PTFI,” kata John Magal.
Selain itu juga dikatakan Yunus Omabak selaku perwakilan dari Lemasa bahwa, masyarakat Amungme dan Kamoro adalah pemilik hak ulayat atau tambang yang saat ini dikelola PTFI. Namun, pemilik ulayat tidak pernah menjadi bagian didalamnya untuk berbuat lebih banyak lagi, padahal dari sisi SDM, orang Papua khususnya pemilik hak ulayat, sudah mampu.
“Kami ini melindungi perusahaan, tapi jangan anggap kami Lemasa dan Lemasko itu anak dari Freeport, kami itu pemilik. Sekarang harus sadar dan melihat, pemilik itu berada didalam, tidak ada jadi penonton diluar,” tegas Yunus.
Sementara itu dari perwakilan Lemasko, John Nakiaya, mengatakan bahwa selama ini pemilik hak ulayat telah berbuat banyak untuk negara, telah merelakan hak ulayatnya untuk kepentingan nasional. Sehingga saat ini sudah saatnya juga pemerintah pusat mendukung pemilik hak ulayat dalam menduduki posisi Presdir di PTFI.
“Jabatan Presdir Freeport kami minta diserahkan kepada putra adat pemilik hak ulayat. Karena sudah puluhan tahun kedua suku ini sdh melakukan pengorbanan luar biasa terhadap negara ini. Orang Amungme sudah menyerahkan dia punya gunung ini, orang Kamoro sudah serahkan puluhan ribu hektar lahannya kepada Freeport. Jadi sudah saatnya jabatan itu diserahkan kepada pemilik ulayat untuk bisa berbuat ditanahnya,” terangnya.
Terobosan yang pernah dilakukan seorang Presdir PTFI yang berpihak kepada masyarakat pemilik hak ulayat adalah dana satu persen pada tahun 1996, setelah itu dianggap tidak ada lagi terobosan lain yang berpihak kepada masyarakat pemilik hak ulayat.
Selain itu, ada kesepakatan di New Orleans pada tahun 2000, dimana dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang disepakati bersama antara pemilik hak ulayat dengan pimpinan pemilik modal pada saat itu, bahwa ada kesejajaran antara pemilik modal dengan kedua suku pemilik ulayat, Amungme maupun Kamoro, namun hingga kini tidak ada realisasi atas MoU yang disepakati bersama. Sehingga diminta agar MoU itu dapat dilanjutkan dan saat inilah merupakan saat yang tepat.
Juga dalam pertemuan di Jakarta pada bulan Juli 2015 di hotel Darmawangsa, saat itu para tokoh pemilik hak ulayat diundang pimpinan Freeport Mc Moran, dan dalam agenda itu disampaikan bahwa setelah berakhir jabatan Maroef Sjamsoeddin menjadi Presdir PTFI, maka Presdir berikutnya di isi oleh putra daerah.
“Dipusat jangan berharap kemunduran pak Maroef dapat di isi oleh orang-orang dari pusat, kami orang Papua sudah siap untuk mengisi itu,” tegas John Magal.
Sumber: Okezone
