Musda KNPI Sungaipenuh Dinilai Cacat Hukum

Bagikan:

Musda KNPI Sungaipenuh Dinilai Cacat Hukum

Inilah Jambi – Musda DPD KNPI Kota Sungaipenuh yang diselenggarakan DPD KNPI Provinsi Jambi dinilai cacat secara hukum. Pasalnya, Musda dadakan yang digelar di kampus STIE Tambak Tinggi Sekungkung, Kecamatan Depatitujuh, Kabupaten Kerinci tanpa melibatkan pengurus Kecamatan (PK) KNPI.

Ketua PK KNPI Sungaibungkal, Rosyidi mengatakan, proses musda seperti ini jelas menyalahi aturan organisasi. Seharusnya, PK selaku pemilik suara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Musda.

“Kami selaku PK KNPI Sungaibungkal melihat ada yang keliru dalam Musda ini. Selalu pengurus PK, kami harusnya mempunyai hak dalam pelaksanaan Musda,” ujarnya, Sabtu 1 Mei 2021.

Rosyidi menyebutkan, ada enam PK yang tidak dilibatkan dalam pelaksanaan musda antara lain, PK Sungaibungkal, Pesisirbukit, Sungaipenuh, Hamparanrawang dan Tanahkampung. Sehingga Musda ini dinilainya ilegal karena dilaksanakan tanpa diikuti sebagian besar PK.

“Rapimda dan Musda ini cacat karena sudah menyalahi aturan organisasi. Kami sagat kecewa sekali,” katanya.

Tidak hanya itu, Rosyidi juga menyayangkan sikap Ketua DPD KNPI Provinsi Jambi Muhamad Arqon yang memaksakan diri untuk melaksanakan Rapimda dan Musda. Seharusnya, kata Rosyidi, Muhammad Arqon selaku nahkoda organisasi bisa memberikan contoh yang baik kepada generasi muda Sungaipenuh.

Baca juga;

“Muhammad Arqon harusnya lebih mengerti bagaimana peran PK di tubuh KNPI. Sekarang justru dia malah memberikan contoh berorganisasi yang tidak sehat,” tegasnya

Disamping itu, lanjut Rosyidi, Rapimda dan Musda juga tidak mendapat izin dari Satgas Covid Kota Sungaipenuh. Ini telihat dari surat izin yang diserahkan DPD KNPI Provinsi Jambi kepada Polres Kerinci.

“Karena tidak mendapat izin, Rapimda dan Musda yang awalnya di Hotel Mahkota dipaksa untuk terlaksana dengan memindahkan lokasi acara di Kampus 2 STIE,” katanya

Ketua PK KNPI Kotobaru Boy Hendra Fakhur membenarkan pernyataan Ketua PK KNPI Sungaibungkal, dirinya juga tidak mengetahui telah terlaksananya Rapimda dan Musda KNPI Kota Sungaipenuh yang diselenggarakan DPD KNPI Provinsi Jambi.

“Tidak diundang. Saya tau ada Rapimda dan Musda setelah dihubungi ketua PK Pesisirbukit (Ikhwan Diaspora) dan Sungaibungkal (Rosyidi) tadi sore,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum HMI Cabang Kerinci, Fengki juga menyesalkan sikap Muhammad Arqon. Karena selaku unsur penting dalam KNPI dari kelompok Cipayung, HMI juga tidak mendapatkan undangan Rapimda dan Musda.

“Selaku Ketua Umum HMI saya menyayangkan tindakan yang dilakukan DPD KNPI Provinsi Jambi oleh Bung Arqon yang melaksanakan Rapimda dan Musda tanpa kehadiran HMI ,” katanya.

Tidak hanya itu, kata Fengki, dari informasi dan koordinasi pihaknya, ada beberapa OKP lain yang juga tidak dilibatkan seperti PMII dan Pemuda Muhammadiyah. “Kita menduga ada banyak lagi OKP lain yang tidak diundang,” pungkasnya.

Hal senada juga diutarakan ketua umum PMII cabang Kerinci, Riki. Dia juga menilai Rapimda dan Musda KNPI Kota Sungaipenuh yang diselenggarakan DPD KNPI Provinsi Jambi cacat hukum.

“Musda itu harus melalui mekanisme yang jelas sesuai AD/ART KNPI,” ujarnya

Dia mengatakan, Rapimda dan Musda seyogyanya diselenggarakan DPD KNPI Kota Sungaipenuh.

“Yang jelas DPD KNPI Provinsi Jambi dibawah kepemimpinan Arqon sudah tidak menjalankan mekanisme organisasi terkait pelaksanaan Rapimda dan Musda KNPI Kota Sungaipenuh,” tegasnya.

Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kota Sungaipenuh, Indra juga tidak mengetahui telah terlaksananya Rapimda dan Musda KNPI Kota Sungaipenuh.

Apalagi, kata dia, Pemuda Muhammadiyah sangat dirugikan karena ada pihak yang mencatut untuk memuluskan pelaksanaan Rapimda dan Musda. Hal ini, lanjut dia, merupakan tindakan melanggar hukum dan akan diselesaikannya secara hukum pula.

“Ini adalah kesalahan besar, karana mencatut nama Pemuda Muhammadiyah Kota Sungaipenuh tanpa sepengetahuan saya selaku Ketua,” tulis Indra di akun Facebook pribadinya.

Indra tidak mempersoalkan gelaran Musda dengan catatan tetap berada diatas aturan yang ada tanpa melanggar hukum.

“Silahkan anda bermusda tapi jangan melanggar hukum, atau sampai kejam mencatut nama yang memegang kewenangan tidak tahu,” jelasnya.

(Idp)

Bagikan:

Tinggalkan Balasan

SOROTAN