Respon Cepat Aksi Demo PKL, Pemprov Lakukan Sidak ke RSUD Raden Mattaher
Respon Cepat Aksi Demo PKL, Pemprov Lakukan Sidak ke RSUD Raden Mattaher
Baca juga:
- Malam Lebaran, Plt Gubernur Jambi Fachrori Umar Malah Kunjungi RSUD Raden Mattaher
- Fachrori Umar, Resmikan Gedung Hemodialisis RSUD Raden Mattaher.
- Bertabur Hadiah Mahal, Dari Mana Sumber Dana HUT RSUD Raden Mattaher Jambi ?
Inilah Jambi – Pasca aksi unjuk rasa Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di dalam area Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Jambi, Asisten II Setda Provinsi Jambi, Agus Sunaryo laksanakan inspeksi mendadak (Sidak) Selasa (9/10/2018).
Melansir dari serujambi.com (media partner inilahjambi.com), Bahwa inspeksi tersebut dilaksankan, guna menindak lanjuti keluhan PKL yang akan direlokasi ke wilayah yang telah ditentukan pihak RSUD. Dalam keluhannya PKL tersebut
Dalam inspeksi itu, Asisten II Setda Pemerintah Provinsi Jambi, Agus Sunaryo didampingi, Karo Hukum Setda Pemprov, M Ali Zaini, Karo Aset, Riko, Dirut RSUD Raden Mattaher, drg Iwan Hendrawan.
Dikatakan Asisten II Setda Pemerintah Provinsi Jambi, Agus Sunaryo pada prinsipnya pihak pemerintah akan mengakomodir permintaan dari PKL.
“Nanti PKL akan tetap di relokasi kekantin yang telah ditetapkan. Akan tetapi, saat ini diberikan waktu satu minggu untuk berbenah,” katanya.
Ditambahkannya, kedepan nanti setelah PKL direlokasi ke kantin yang di depan RSUD Raden Mattaher dan akan dipungut restribusi sebesar Rp 100 ribu per setiap bulan.
“Tidak ada lagi namanya pungutan harian dan sistim sewa yang memberatkan PKL,” ucapnya.
Para Pedagang Lakukan Orasi di Depan Kantor Gubernur Jambi
Inilah Jambi – Para Pedagang Kaki Lima (PKL) menggelar aksi dengan cara berorasi di depan Kantor Gubernur Jambi, hari ini (9/10).
Untuk diketahui, sebelumnya para PKL ini menggelar dagangannya dikawasan Rumah Sakit Umum Raden Mattaher Jambi, tapi saat ini telah diusir oleh pihak Rumah Sakit, sampai saat ini belum ada solusi yang ditawarkan untuk para PKL ini, maka dari itu mereka (para PKL) meminta kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jambi terkait masalah ini baca selengkapnya
