Thu. Nov 21st, 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi M Dianto

Sekda Harap Kerjasama Semua Pihak Bangun Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan

Inilahjambi – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Drs.HMDianto, M.Si berharap semua pihak dapat membangun sistem rujukan layanan kesehatan.

Harapan itu disampaikannya saat dibuka Pertemuan Koordinasi Pelayanan Kesehatan se Provinsi Jambi yang berlangsung di Hotel Aston Jambi, yang mengusung tema “Optimalisasi Sistem Rujukan Dalam Upaya Pencegahan Kecurangan Program JKN-KIS,” Senin (28/10/19).

Sekda mengharapkan partisipasi yang baik antar lembaga yang terkait, memaksimalkan perlindungan sosial dan kesejahteraan masyarakat terkait dibidang kesehatan dengan sinergi positif untuk terus dijaga dan dipertahankan.

“Pembangunan kesehatan merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memiliki peran penting dalam penanggulangan kemiskinan, serta mendukung pembangunan ekonomi,” ungkap Sekda.

Sekda menjelaskan untuk mewujudkan hal ini diperlukan dukungan yang solid dari semua pihak baik pemerintah, swasta juga masyarakat termasuk BPJS.

“Terima kasih dan penghargaan untuk BPJS Kesehatan yang telah banyak mendukung program-program pemerintah daerah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat,” jelas Sekda.

Menurut Sekda, berbagai upaya telah dilakukan untuk mendapatkan dukungan JKN, salah satunya dengan dukungan masyarakat yang belum bergabung, untuk mendaftar menjadi peserta JKN KIS melalui jalur Peserta Mandiri maupun jalur Peserta Tidak Mampu yang ditanggung oleh pemerintah.

Selanjutnya, Sekda tentang penerimaan layanan prima yang harus dapat dilaksanakan diberbagai layanan kesehatan, mulai dari Faskes Tingkat Pertama seperti puskesmas, klinik, praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama serta Fasilitas Kesehatan Rujukan Tindak Lanjut dengan rumah sakit.

Kepala BPJS Cabang Jambi, Rezki Lestari menerangkan, keberadaan Rujukan Parsial Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan dan Rujukan Horisontal Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang memerlukan penjelasan lengkap yang tidak memuat alur yang jelas dan sesuai dapat digolongkan penipuan yang dalam bahasa Indonesia

“Penipuan sulit ditemukan terjemahan yang tepat ke bahasa Indonesia yang diartikan kecurangan, dalam bahasa hukumnya juga kecurangan dan mohon maaf atas kata tersebut,” kata Rizki Lestari.

Rizki Lestari meminta, menerima BPKP memberi masukan, juga menyerahkan diri dan meminta pihak yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. “Sama-sama teliti dan waspada kesulitan makna” kecurangan “itu sendiri,” ujar Rezki Lestari.

Rezki Lestari menjelaskan, ada 2,6 juta jiwa dari 3,4 juta jiwa di Provinsi Jambi setara 75,85 persen penduduk yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan.

“Saat ini sudah selesai dengan 28 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, untuk Tingkat Lanjutan di Jambi dan Muaro Bungo,” jelas Rezki Lestari.

Beberapa hal yang sering muncul menjadi masalah atau fraud sudah seharusnya dapat terselesaikan secara baik dengan kejelasan administrasi berdasarkan Permenkes Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (fraud) serta pengenaan sanksi administrasi terhadap kecurangan (fraud) dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan.

 

(Raihan / edit: Mustar, foto: Roni, video: Latib).

Sudah dibagikan