Unjuk Rasa Dilarang, Ratna Sarumpaet Sebut Jokowi Sebagai Dalang
Inilahjambi, JAKARTA – Aksi unjuk rasa bertajuk ‘Panggung Rakyat: Tangkap Ahok’ di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nampaknya tak jadi digelar setelah dilarang oleh pihak Polda Metro Jaya, dengan menyita mobil sound karena dianggap mengganggu ketertiban umum.
Menanggapi hal itu, aktivis kemanusiaan Ratna Sarumpaet mengatakan jika larangan berdemo berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Saya mendengar ini perintah dari Presiden,” ucapnya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 2 Juni 2016 dikutip dari Aktual.com.
“Ini maksudnya apa, kok presiden melarang demokrasi, demokrasi itu dasar Negara. (Demokrasi) itu diperjuangkan dengan darah dan nanah,” tambahnya.
Dirinya menitipkan pesan kepada awak media untuk disampaikan kepada Presiden Jokowi mengenai pelarangan unjuk rasa serta disitanya peralatan aksi seperti mobil sound dan bendera sebelum melakukan aksi.
“Coba tanya RI-1. Aku butuh jawaban,” tandas dia.
Pihak Polda Metro Jaya pun menjelaskan penyitaan alat aksi tersebut karena dapat mengganggu ketertiban umum.
“Karena nanti akan membuat macet,” ucap Kabid Humas Polda, Kombes Pol Awi Sutiyono, di Jakarta, Kamis.
Awi menuturkan, pihaknya sudah memberitahu sebelumnya untuk tidak melakukan aksi konser di depan Gedung Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) di Jalan Rasuna Said.
“Sebenarnya kita sudah kasih tahu. Mereka sudah memberikan laporan demo kali ini, dan kita sudah ingatkan jangan melakukan itu (konser),” jelas Awi.
Namun, lanjut Awi, pihak intelijen Polda menemukan adanya mobil box berisi genset dan juga ada poster Ahmad Dhani.
“Makanya tadi pagi pukul 03.00 wib, saat melintas di depan Kedutaan Besar Belanda itu langsung kita amankan dan bawa,”
“Sudah saya bilang, kita sudah sampaikan. Buktinya masih dikirim jam tiga pagi. Kan nunggu kita terlena, ada unsur kan,” sambungnya.
Pihak kepolisian sudah memberikan rekomendasi lain, yakni boleh melakukan aksi asalkan dilakukan di Gedung KPK yang baru.
“Polisi tidak membungkam menyampaikan pendapat di muka umum. Mau demo silahkan, namun sudah kita atur,” pungkasnya.
(Muhammad Ikhlas)
