Warga Sungaigelam Diminta Antisipasi Kampanye Terselubung Jelang PSU

Warga Sungaigelam Diminta Antisipasi Kampanye Terselubung Jelang PSU


Inilah JambiKapolres Muarojambi, AKBP Ardiyanto SIK. MH mengimbau masyarakat Muarojambi agar mengantisipasi kampanye terselubung oleh calon Gubernur Jambi jelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Jambi 27 Mei 2021 mendatang.

Imbauan tersebut disampaikan Kapolres saat melakukan Safari Ramadan bersama Bupati Muarojambi di Desa Sungaigelam, pada Senin 19 April 2021.

“Saya imbau agar mengantisipasi giat kampanyenya yang terselubung menjelang PSU ini,” kata Kapolres.

Tidak hanya itu, masyarakat Sungaigelam juga diminta untuk tidak melakukan buka puasa bersama.

“Mengingat angka penularan Covid 19 di Kabupaten Muarojambi yang meningkat,” ujar Kapolres.

Diketahui, untuk Kabupaten Muarojambi terdapat tiga kecamatan yang akan mengikuti PSU Pilgub Jambi pada Mei 2021 mendatang diantaranya Jaluko, Sungaibahar dan Sungaigelam.

Dalam putusan MK, pasangan calon dilarang melakukan kampanye menjelang PSU ini.


Modus Politik Uang Makin Marak Jelang PSU, Bawaslu Diduga Tutup Mata

Inilah Jambi — Dugaan politik uang menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Kalsel pada 9 Juni mendatang ditenggarai makin marak.

Calon Gubernur Kalimantan Selatan Denny Indrayana berencana melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat karena menurut dia, Bawaslu setempat tinggal diam dan tutup mata.

“Iya, insyaallah nanti saya ke Bawaslu,” kata Denny dalam keterangan tertulis dikutip CNN Indonesia.

Menurut Denny, sejumlah motif politik uang yang terjadi di antaranya pembagian bakul berisi sembako yang akan bersalin rupa menjadi THR, parsel, dan zakat fitrah/zakat mall.

Pihak Denny juga mengendus modus memborong barang dagangan yang disertai pembagian uang kepada warga dan dugaan keterlibatan aparat pemerintahan dalam sejumlah kasus tersebut.

“Kami juga menemukan fakta pelibatan aparat pemerintahan, dari level kepala dinas sampai level kepala desa dan Ketua RT-RW yang digaji Rp2,5 juta,” ungkapnya.

“Kemudian Kepala Desa digaji sebesar Rp5 juta per bulan untuk menggalang suara pemilih dan ini sangat sistematis dan masif sekali,” kata Denny menambahkan.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu juga menyebutkan bahwa ada modus berupa penempelan stiker bertanda khusus di rumah-rumah warga sebagai kamuflase pendataan pemilih yang ujungnya dipergunakan untuk data pembayaran politik uang baca selengkapnya 

 

Terima kasih telah membaca Inilahjambi.com. Berikan informasi ini sebagai inspirasi dan insight ke sesama.
SOROTAN