Bu Menteri Dicecar Permintaan Hak Dasar Oleh Warga SAD Desa Bungku, Kemana Pemda?
Inilahjambi, JAMBI – Suku Anak Dalam Batin Sembilan yang berada di Hutan Harapan desa Bungku Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya mendirikan Posyandu dan prasarana produksi perkebunan.
Hal ini disampaikan sejumlah SAD kepada Menteri LHK saat melaksanakan dialog bersama masyarakat di kamp PT REKI pada Selasa malam 27 September 2016.
Hadir dalam pertemua itu Dubes Denmark, Sekda Provinsi Jambi, Sekda Batanghari, Lembaga Burung Indonesia dan unsur Forkopimda Kabupaten Batanghari.
“Saya mau bilang, tolong dirikan Posyandu di sini, karena perkembangan anak banyak tapi belum ada Posyandu. Penyakit banyak menyerang anak-anak. Yang penting kami minta kesehatan dan pedulikan kami,” ungkap Lisma, salah satu warga Desa Bungku.
Di tempat yang sama, Usma warga lainnya, juga meminta kepada Menteri LHK agar Pemerintah bisa menjaga dan melestarikan hutan.
“Jangan sampai hutan kami habis. Karena tanpa hutan, kamipun habis. Kepada Ibu Menteri tolong hutan kami dilestarikan,” ujar Usma.
Warga juga minta Pemerintah Pusat agar membantu prasarana seperti produksi perkebunan, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.
“Kami minta bantu prasarana seperti produksi perkebunan. Perambah hutan ini makin banyak, tidak terberantas oleh kami. Jadi
kami harapkan pemerintah bisa sama-sama berantas perambah ini karena kami tinggal dimana lagi kalau hutan habis dirambah. Selain itu kami juga minta Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat harus dapat juga. Jangan hanya di kota saja yang dapat, kitakan sama saja,” ungkap beberapa warga SAD lainnya.
Menanggapi permintaan warga SAD, Menteri LHK , Siti Nurbaya menjelaskan, yang diminta warga adalah hak setiap warga negara. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama tingkatkan stabilitas dan tidak ribut.
“Memang yang diminta adalah hak-hak dasar warga negara. Untuk apa ada pemerintah. Tapi kita bersama sama tingkatkan stabilitas dan tidak ada ribut. Ada pemerintah ada masyarakat, mari kita sama-sama punya kesadaran untuk memperbaiki itu semua. Karena Pak Presiden nyuruh lihat ke lapangan masyarakat butuh apa,” ungkap Siti Nurbaya.
“Itu artinya pemerintah juga harus memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pemerintah itu hadir untuk menghormati orang. HTR selain untuk ekonomi, nanti masing-masing akan akrab dengan koperasi. Nanti kita minta REKI untuk memberikan training korporat. Gak boleh satu orang menekan orang lain,” ujarnya.
Soal posyandu, lanjut Nurbaya, dirinya akan meneruskan permintaan itu ke menteri lainnya, sebab soal itu bukan bidangnya.
“Dan buat saya yang paling penting itu kesejahteraan, ekonominya meningkat bukan hanya cukup makan, tapi harus menjadi manusia yang produktif,” jelas Siti.
(Zalman Irwandi)
