Blunder Rezim Jokowi Sikapi Aksi #2019GantiPresiden

Inilahjambi — Heboh pembubaran aksi #2019GantiPresiden dianggap merugikan Joko Widodo sebagai pihak petahana yang maju kembali dalam pemilihan presiden 2019.

Direktur Eksekutif Vox Pol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai Jokowi justru ikut andil membesarkan gerakan tersebut yang berpotensi memunculkan simpati publik dan menguntungkan pihak oposisi.

“Ini jelas merugikan [Jokowi], masyarakat awalnya nggak tahu menjadi paham dan tahu, panasaran menggapa digalang halangi, sama saja Jokowi mengasih panggung ke oposisi,” kata Pangi dilansir CNNIndonesia.com.

Selain itu, Pangi menilai Jokowi telah melakukan blunder politik karena terjebak pada pemerintahan antikritik terhadap masyarakat.

Ia mengatakan pencekalan tersebut justru mencoreng citra Jokowi sebagai pemimpin yang tak siap menjamin hak politik dan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Jokowi sudah melakukan blunder besar dan terjebak dalam pusaran pemerintahan yang antikritik dan membungkam dan memasung hak-hak minimal warga negara yang dilindungi penuh konstitusi kita,” kata dia

Lebih lanjut, Pangi mengatakan aksi #2019gantipresiden tak bertentangan dengan aturan yang berlaku dan dijamin sebagai hak konstitusional warga untuk menyalurkan aspirasi.

Bahkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai tagar #2019GantiPresiden tidak termasuk dalam tindakan kampanye karena tidak melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.

“Ini jelas merugikan citra Jokowi di panggung politik Internasional sebagai petahana yang enggak siap dengan nilai-nilai kebebasan berpendapat, karena aksi semacam itu tak dilarang oleh undang-undang kita,” tambahnya.

Pangi juga menyarankan agar partai penguasa yakni PDIP dapat belajar dari sejarah masa lalu ketika mengalami represi di zaman orde baru.

Saat itu, kata Pangi, kondisi PDIP yang tertekan oleh rezim justru mendapatkan simpati yang luas dari masyarakat.

Hasilnya, dukungan bagi partai besutan Megawati Soekarnoputri itu terus mengalir dan berhasil memenangkan Pemilu 1999 usai Orde Baru runtuh.

“Semakin banyak dukungan dan simpati publik maka semakin besar kans dipilih masyarakat. Ingat dengan terminologi underdog effect, karena terkesan dizalimi dan dirugikan maka masyarakat empati dan simpati,” ungkapnya.

Melihat hal itu, Pangi menyarankan agar rezim tak perlu takut dan panik terhadap gerakan tersebut jika kinerja Jokowi menunjukan hal yang positif di mata masyarakat.

Ia mengatakan hasil kinerja pemerintah yang positif bakal berdampak lurus terhadap dukungan masyarakat pada pemilu mendatang.

“Padahal kalau mereka kerja saja, masyarakat pasti puas dan pasti memilihnya kembali. Yang menjadi kita habis berfikir bagaimana mereka panik dan takut dengan sebuah hastag,” ujarnya.