‘Dicueki’ Gubernur, Pengurus Dewan Kesenian Jambi ‘Ngadu’ ke Pimpinan Komisi X DPR RI

Inilahjambi, KOTA JAMBI – Beberapa kali melayangkan surat pemintaan audiensi dengan Gubernur Jambi Zumi Zola, hingga kini pengurus Dewan Kesenian Jambi (DKJ) belum juga dijadwalkan bertemu. Padahal, beberapa agenda kesenian yang akan disampaikan langsung kepada Gubernur dirasa penting dan genting.

Ketua Harian Dewan Kesenian Jambi Alamsyah Amir, mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat permintaan audiensi langsung dengan Gubernur, namun sampai kini belum juga teragendakan pertemuan.

Dalam peringatan Hari Tari Sedunia di Taman Budaya Jambi dua pekan lalu, Gubernur Zola, kata Alam, juga berjanji akan beraudeinsi, namun lagi-lagi sampai kini pertemuan belum terealisasi.

Dewan Kesenian Jambi akhirnya melakukan audiensi dengan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra (SAH) pada Selasa 10 Mei 2016 kemarin.

Sejumlah Pengurus Dewan Kesenian Jambi saat melakukan audiensi dengan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra, Selasa lalu

Para pengurus DKJ berharap Sutan dapat memfasilitasi pertemuan DKJ dengan Gubernur Jambi, Zumi Zola.

“Gubernur harus memfasilitasi DKJ. Karena revolusi mental yang digadang-gadang presiden dasarnya harus seni-budaya,” kata SAH saat audiensi dengan puluhan seniman.

Ia menjelaskan untuk mendorong kesenian yang berkualitas, dirinya telah menggodok undang-undang kebudayaan. Tidak hanya pemerintah di level gubernur, melainkan kerja-kerja kesenian harus difokuskan pada kepala daerah di 11 kabupaten/kota.

Selanjutnya, dirinya membuka ruang, agar DKJ dapat memback-up Kerinci sebagai ikon pariwisata Jambi. Sehingga kantong-kantong kesenian yang dinahkodai DKJ, dapat menyerap dan mengembangkan potensi anggaran pariwisata yang mencapai Rp22 triliun.

Hal ini tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seni. Tidak hanya itu, pariwisata Jambi dapat dibangun dari sektor kebudayaan, khususnya seni.

Untuk mengoptimalkan penguatan budaya lokal, dirinya akan mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan Perda Kebudayaan.

Sementara itu, Ketua Harian DKJ, Alamsyah Amir mengatakan pihaknya telah mengikuti prosedur pemerintah. Namun, surat audiensi pertama DKJ ditolak atau dilimpahkan ke Wakil Gubernur Jambi. Hal ini tentu bertentangan dengan regulasi yang mengatur DKJ, yakni sebagai penasehat gubernur di bidang kesenian dan kebudayaan.

“Kita sudah surati, tapi memang tidak direspon positif. Mudah-mudahan gubernur kita terbuka, jika difasilitasi Komisi X DPR RI,” harapnya.

Menurutnya, DKJ memang sulit berjalan karena tidak ada kucuran dana dari pemerintah. Padahal, di masa kepengurusannya, dana kesenian DKJ hampir menembus 2-3 miliar/tahun. Kini, pengurus DKJ periode 2015-2020 belum memiliki anggaran dari pemerintah.

Selain itu, program-program DKJ memang sudah ditunggu oleh masyarakat seni. Ada sekitar 157 sanggar/komunitas yang membawahi lebih dari 1.000 seniman di kabupaten/kota. Hal ini tentu harus menjadi pertimbangan bagi gubernur, untuk mengambil kebijakan.

 
(Wendi)

Terima kasih telah membaca Inilahjambi.com. Cantumkan link berita ini bila Anda mengutip seluruh atau sebagian isi berita. Laporkan keluhan dan apresisasi Anda terkait konten kami ke email:[email protected]

Tinggalkan Balasan

SOROTAN