Tue. Mar 19th, 2019

Dugaan Kongkalikong Proyek di BWSS VI, Pengamat Hukum: Apa Tak Takut KPK?

Gambar Ilustrasi. Teks Sumber: Serujambi.com

Inilahjambi – Balai Wilayah Sungai Sumatera VI (BWSS VI) akhir-akhir ini “gaduh”. Kegaduhan mulai muncul sejak Oktober 2018 lalu. Ketika itu, beberapa sumber menyebut bahwa oknum-oknum di BWSS VI mulai bagi-bagi paket kegiatan APBN 2019. Aroma kongkalikong sangat menyengat.

Baca lagi5 Kali Curi Motor di Tebo, Pendi Togok Ditangkap di Legok, Melawan Polisi, Terpaksa Didor…

“Sejak Oktober sudah bagi-bagi mereka. Kalau yang tidak dekat dengan panitia, ya, tidak kedapatan. Padahal sekarang kan sudah terbuka, masak masih nekat atur mengatur gitu?” ungkap sumber yang mewanti-wanti namanya tak disebut di media.

Beberapa sumber lain bernada sama. Dua sumber lain yang juga pengusaha jasa konstruksi Jambi mengaku, bagi-bagi proyek sudah dilakukan BWSS VI sejak Oktober hingga November 2018 lalu.

Malah, ada dugaan pemberian fee di muka sebesar 2 persen dari pagu proyek.

“Ini aktornya ada satu orang. Dia memang mulai kemaruk sejak tahun lalu,” ungkap sumber lain.

Menurutnya, beberapa pengusaha konstruksi sudah sepakat untuk “memerangi” tender proyek di BWSS VI nanti.

“Kita siap tembak. Kalau tidak sesuai, kita gugat, tak bisa dibiarkan kalau sudah begini,” tambahnya.

Sumber lain malah mengaku bahwa selain proyek 48 sumur bor dimonopoli satu rekanan inisial N, paket perencanaan juga diborong oleh rekanan yang tak lain kerabat dekat seorang satker inisial V.

“Ini sudah sangat parah, harus ada pembenahan atau mutasi besar-besaran di BWSS VI, kalau tidak bisa ribut terus,” tutur sumber.

Kepala BWSS VI Jambi, Nurfajri, dikonfirmasi soal ini belum ada tanggapan. Dihubungi, nomor ponselnya bernada sibuk. Dikirim pesan via whatsapp, tak dibaca olehnya.

Terpisah, Musri Nauli SH, salah seorang pengamat hukum di Jambi, menyayangkan apa yang terjadi di BWSS VI Jambi. Ia merasa miris bahwa tindakan tegas dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI), belum ada efek jera khususnya bagi BWSS VI.

Padahal, Provinsi Jambi baru saja mengalami kasus suap RAPBD Provinsi lewat OTT KPK November 2017 lalu. Malah, Gubernur Jambi non aktif, Zumi Zola, sudah divonis 6 tahun penjara oleh hakim pengadilian Tipikor karena kasus itu.

“Apa BWSS VI tak takut KPK? Kan sudah jelas KPK sangat serius memberantas korupsi di negeri ini. Harusnya cepat berubah, kembali ke jalan lurus,” tutur Musri Nauli, Kamis 13 Desember 2018..

Selain itu, sambungnya, KPK paling tidak suka dengan kegaduhan. Semakin gaduh, semakin cepat KPK bertindak.

“Ayo kita benahi negeri ini, terutama provinsi Jambi. Cukuplah sekali KPK melakukan tindakan di sini, jangan ada lagi,” tutupnya.

Baca lagiKader PAN Sumsel Dukung Jokowi, Tim Prabowo: Kami Tak Goyah

Sekedar meningatkan, Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Bengkulu sudah pernah ditindak KPK RI pada Juni 2017 lalu. Saat itu, kasus suap proyek melibatkan oknum jaksa di Bengkulu.

 

 

Sudah dibagikan