Ini 3 Poin Mediasi Warga Desa Penerokan dengan Supir Truk Batubara

Ini 3 Poin Mediasi Warga Desa Penerokan dengan Supir Truk Batubara

Baca juga:

– Warga Penerokan Blokade Truk Batubara, Kades: Warga Marah Karena Sudah Jatuh Korban

 

Inilahjambi – Warga Penerokan yang memblokir truk batubara malam ini akhirnya melakukan mediasi dengan supir truk.

Mediasi dilakukan oleh aparat kepolisian dari Polres Batanghari dan Polsek Bajubang.

Hasil mediasi menitikberatkan pada pelarangan aktivitas truk batubara di kawasan itu.

Berikut point hasil mediasi yang diterima Inilahjambi melalui whatapps.

1. Angkutan Batubara malam ini dipersilahkan melintasi Desa Penerokan. Dengan aturan jalan 2 (dua) unit kendaraan berjalan bergantian saat melintasi Desa Penerokan.

2. Mulai besok tanggal 20 Februari 2020 angkutan Batubara tidak boleh melintasi Desa Penerokan sampai ada kebijakan dari Pemerintahan Kabupaten Batanghari.

3. Kades Penerokan agar berkordinasi dengan Camat Bajubang untuk membuat surat resmi yang ditujukan kepada tim terpadu Kabupaten Batanghari terkait angkutan batubara yang melintasi wilayah Kecamatan Bajubang.

Baca juga:

Dishub: Yang Berwenang Menindak Truk Batubara itu Polisi, Kami Sudah Pasang Rambu

Inilahjambi – Dinas Perhubungan Provinsi Jambi mengaku tidak dapat menegakkan sendiri aturan yang berlaku terkait lalu lalang armada batubara di ruas jalan provinsi Muarabulian-Tempino via Bajubang.

Menurut Kepala Bidang Angkutan Darat Dishub Provinsi Jambi, Wing Gunariadi, sesuai kewenangan, mereka telah memasang rambu jam operasional untuk armada batubara itu.

Baca juga: Armada Batubara Mulai “Gasak” Jalan Bulian-Tempino Siang Malam Non Stop

“Sesuai kewenangan kami yang membidangi sarana dan prasarana, kami sudah memasang rambu jam operasional sebagai instrumen dalam penegakan hukum,” kata Wing kepada inilahjambi, Senin malam 3 Februari 2020.

Persoalannya, kata, Wing, pihaknya tidak dapat menindak pelanggaran yang dilakukan para supir batubara di jalan, kalau tidak didampingi polisi.

“Karena sesuai UU No. 22 Tahun 2009, kewenangan PPNS Dishub hanya dapat melaksanakan penegakkan hukum di terminal dan jembatan timbang. Kalau di jalanan Dishub harus didampingi polisi,” ujar dia.

Ditegaskan Wing, seluruh pemangku kewenangan harus berperan dalam mengatasi ini sejak dari hulu hingga hilir.

“Misalnya (dinas) ESDM harus mengawasi dari mulut tambang. karena kewenangan di area baca selengkapnya

 

 

 

Bagikan
HOT NEWS