Jambi Lambat Salurkan Beras untuk Orang Miskin, Mensos Beri Teguran
Inilahjambi, JAKARTA – Kementrian Sosial dan Bulog menyebutkan bahwa penyaluran beras sejahtera di beberapa daerah, seperti Jambi, NTT, Riau, Banten dan Kaltim masih rendah, yakni dibawah 70 persen.
Padahal secara nasional penyaluran sudah mencapai 81 persen atau sebesar 1.041 juta ton beras hingga Juni 2017. Sedangkan untuk bulan Juni sudah mencapai 40,7 persen. Sejumlah propinsi penyaluran rastra sudah mencapai 100 persen seperti Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah dan DIY.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, untuk daerah yang penyaluran rastranya belum mencapai 70 persen, Khofifah meminta agar pemda mempercepat penerbitan surat perintah alokasi rastra ke Bulog agar keluarga penerima manfaat bisa tenang dan bisa menekan laju inflasi.
“Tercatat sejumlah daerah seperti NTT, Riau, Banten, Kaltim dan Jambi serapan rastranya masih di bawah 70 persen. Untuk itu, surat perintah alokasi dari bupati walikota segera diturunkan. Pastikan agar seluruh keluarga penerima manfaat beras siap sudah di rumah,” kata Khofifah saat meninjau pencairan PKH di Dolokgede, Kabupaten Bojonegoro, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Jumat 23 Juni 2017.
Sebenarnya, penyaluran rastra diharapkan bisa membantu keluarga penerima manfaat atau KPM untuk menghadapi lebaran. Pemerintah memberikan jaminan kepada warga miskin bisa mendapatkan pemenuhan kebutuhan makan dengan mudah.
“Tidak ada tunggakan dan proses pembayaran sudah lancar semua,” lanjutnya.
Pemerintah menargetkan sebanyak 14,2 juta KPM bisa menikmati rastra dan sebanyak 1,3 juta KPM dapat menikmati Bantuan Pangan Non Tunai pada tahun 2017.
Menurut Khofifah penyaluran bantuan sosial nontunai melalui kartu ini difungsikan untuk menghindari adanya pemotongan dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Selain itu, dengan diterimakan dalam bentuk kartu pemanfaatan bantuan ini dapat sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu memotong rantai kemiskinan masyarakat.
Selain itu, KPM juga menerima pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) tepat waktu. Pemerintah menyalurkan bansos sebesar 6,04 triliun rupiah dengan total bansos PKH sebesar 2,05 triliun rupiah. Kabupaten Bojonegoro menerima bansos sebesar 254,4 miliar rupiah lebih dengan rincian, bantuan untuk PKH senilai 87,8 miliar rupiah bagi 46.493 keluarga. Bantuan rastra senilai 166,5 miliar rupiah lebih untuk 121.462 keluarga. Sedangkan untuk Disabilitas jumlah bantuan yang diterima sebesar 30 juta rupiah untuk 10 jiwa.
Khofifah berharap dana PKH bisa digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan anak sekolah dan tidak digunakan untuk kepentingan lebaran. “Ambil uang bansos seperlunya, jangan lantas diambil semua. Uang PKH untuk keperluan sekolah anak-anak, sisihkan juga untuk ditabung,” ujar Mensos.
Pemerintah sangat fokus dan serius dalam menyiapkan PKH menuju 10 juta penerima pada tahun 2018. Apalagi, lanjutnya, PKH juga memiliki target pada 2019 inklusi keuangan secara nasional mencapai 75%. Dimana PKH merupakan salah satu alat untuk mencapai target tersebut.
“Penyaluran bansos PKH non tunai menggunakan sistem perbankan telah berkontribusi besar dalam mendongkrak inklusi keuangan di Indonesia. Pada tahun 2017 jumlah penerima PKH 6 juta KPM menyumbang 9%. Jika penerimanya diperluas jadi 10 juta KPM pada 2018 maka menyumbang 15,6% inklusi keuangan,” papar Khofifah.
Mensos mengatakan melalui Bansos Non Tunai masyarakat diajak untuk berkenalan dengan perbankan beserta produk-produknya. Diharapkan dalam jangka panjang ada perubahan pola pikir dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(Sumber Humas Kemensos)
