Baru Satu Bulan Usai Dilantik, Kades Simpang Jelutih Batin XXIV Pecat 2 Orang Staff Desa

Inilah Jambi – Kepala Desa terpilih Desa Simpang Jelutih, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari diduga melakukan pemberhentian kerja secara sepihak kepada Dua orang anggota Staff perangkat Desa yang aktif.

Pemberhentian kerja tersebut dilakukan dengan cara tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh Dua orang Staff perangkat Desa yakni, Satu orang Staff BPD dan Satu orang Staff Kasi Kesra yang masih aktif tanpa sama sekali pernah mendapatkan Surat Peringatan (SP) dan pemberhentian Dua orang tersebut dilakukan dengan tanpa mengikuti aturan yang sudah di buat didalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 47 tahun 2018 pasal 8 yang dikatakan:

1. Kepala Desa dapat mengangkat Staf Perangkat Desa.
2. Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
membantu Perangkat Desa.
3. Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah satu (1) orang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.
4. Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan oleh Kepala Desa sesuai kebutuhan.
5. Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan
diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa tanpa
melalui proses penjaringan dan penyaringan.
6. Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Perangkat Desa.
7. Pengangkatan staf Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
a. Kepala Desa mengusulkan secara tertulis 1 (satu) orang calon staf
Perangkat Desa beserta kelengkapan persyaratan yang ditentukan kepada
Camat;
b. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon staf Perangkat
Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat usulan dari Kepala Desa
diterima;
c. Apabila Camat tidak memberikan rekomendasi dalam waktu 7 (tujuh) hari
setelah usulan dari Kepala Desa, maka Kepala Desa dapat menerbitkan
Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan staf Perangkat Desa;
d. rekomendasi Camat berupa persetujuan atau penolakan dan diberikan
berdasarkan kelengkapan persyaratan yang ditentukan;
e. dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan, Kepala Desa
menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan staf
Perangkat Desa; dan
f. dalam hal Camat memberikan rekomendasi penolakan, Kepala Desa
mengusulkan kembali calon staf Perangkat Desa.

Kemudian dalam Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Namun sayangnya, yang dilakukan oleh Kades Terpilih Simpang Jelutih yang baru di lantik dipertengahan Desember 2021 lalu tidaklah efisien.

Hal tersebut dijelaskan oleh Ika Ardila selaku Staff Kesrah dan Fauzan sebagai Staff BPD saat di hubungi oleh awak Media ini, ia mengatakan dan menduga pemberhentian perangkat Desa tersebut dilakukan karena adanya unsur kesengajaan Kades atas adanya unsur politik dari tim suksesnya semasa pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2021.

 

 

“Kami diberhentikan tanpa kesalahan bahkan tidak sama sekali belum kami mendapatkan Surat Peneguran (SP) dan pemberhentian itu juga tanpa aturan yang di buat dalam Perbup Nomor 47 tahun 2018 tiba-tiba saja belum lagi Kades terpilih menjabat selama 6 bulan sudah seenaknya saja mberhentikan kami,” kata Ika Ardila dan Fauzan. Rabu, (18/01/2022).

Ika Ardila menjelaskan, pemberhentian tersebut dilakukan setelah pengeluaran Surat Keterangan (SK) Kades terhitung sejak tanggal 10 Januari 2022.

Namun, baru diterimanya surat pemberhentian dari Kades tersebut yakni pada Rabu 12 Januari 2022 dan anehnya pada SK sempat diberikan Dua kali karena pada SK tidak ada mengetahui Camat.

“SK itu dibuat Kades pada Selasa tanggal 10, dan kami mulai diberhentikan tidak masuk kerja lagi terhitung sejak hari Rabunya bang. Kemudian pada SK itu langsung dilampirkan tertulis pembehentian terhadap saya selaku Staff Kesra digantikan dengan Staff baru atas Nama Samsuri S.Pdi. Namun lebih anehnya lagi SK pertama tidak ada mengetahui atau tembusan dari camat, sehingga kami dapat SK susulan dan pada SK susulan itulah baru ada rekomendasi Camat,” jelasnya.

Ditempat terpisah, Ali Umar Kepala Desa Simpang Jelutih, saat awak media mencoba ingin mengomfirmasi perihal pemberhentian Dua Staff Prangkat Desa tersebut, namun Kades tersebut belum dapat menjawab karena ia beralasan lagi bersama pak Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief.

“Maaf pak lagi pertemuan dengan pak Bupati,” Singkatnya Kades via pesan Singkat Whatshapp saat ingin dimintai keterangan.

Pewarta: Erpan

Terima kasih telah membaca Inilahjambi.com. Cantumkan link berita ini bila Anda mengutip seluruh atau sebagian isi berita. Laporkan keluhan dan apresisasi Anda terkait konten kami ke email:[email protected]
SOROTAN