Ketahuan, Komisaris Perusahaan Pembakar Hutan, Pantaslah Negara Segan Ungkap Nama…
Inilahjambi, JAMBI – Sosiolog Imam B Prasodjo, Rabu pagi 4 November 2015, dalam akun Facebooknya memposting status dan foto iklan ucapan selamat kepada Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang dilantik sebagai Presiden dan wakilnya beberapa waktu lalu.
Iklan ucapan satu halaman penuh di surat kabar nasional itu dipasang oleh Wilmar Group, perusahaan yang memiliki lahan perkebunan lebih dari 100,000 hektare, terutama di Sabah, Sarawak, Sumatra dan Kalimantan. Perusahaan itu disangka telah terlibat dalam pembakaran hutan, yang mengakibatkan bencana kabut asap.
“Coba perhatikan! Mungkinkah penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) akan mampu bertindak tegas dalam melakukan tindakan hukum bila di dalam raksasa perusahaan perusahaan perkebunan yang memiliki potensi terkait dengan ‘pembakaran hutan’ ternyata di belakangnya ada komisaris para mantan pembesar dalam lembaga penegak hukum? Entahlah!” tulis Imam di dalam akunnya.
Dalam gambar itu terpampang nama-nama “orang kuat” yang biasa berurusan dengan penegakan hukum di Indonesia, sebagai Dewan Komisaris Wilmar. Mereka yakni, Jend Pol (Purn) Drs. Sutanto, Komjen (Purn) Drs. Nanan Soekarna, Mayjen TNI (Purn) Drs. Hendardji Soepandji sampai Irjen Pol (Purn) Drs. Paiman.
Menurut Imam sudah dapat diduga, yang paling berat dalam mengatasi bencana kabut asap hingga ke akar akarnya adalah komplikasi hukum dan kaitan tarik menarik kekuatan yang ada di dalamnya.
Sebagai bangsa, kita menangis atas kenyataan ini. Di tengah kehidupan rakyat yang begitu banyak masih dalam derita, jutaan petani dan buruh yang bergaji tak cukup menyambung hari.”
“hingga jutaan perempuan Indonesia terpaksa harus mengais tetesan rizki menjadi kuli, babu, TKI, dan menyabung nyawa, meninggalkan anak dan suami,” katanya lagi.
Belum lagi di dalam hutan sana juga ada ratusan ribu kehidupan suku suku pedalaman yang selama ini dengan setia menjaga hutan sumber kehidupan warisan ribuan tahun nenek moyang.
Tak terbayang juga jutaan kekayaan alam, keragaman flora dan fauna yang menjadi sumber kekayaan bangsa, dan banyak lagi.
“Ternyata hancur dalam cengkraman raksasa bisnis yang entah untuk kemakmuran siapa. Lihatlah hutan dibakar, digadaikan, diobral untuk kemewahan dan kerakusan di atas derita orang orang yang harusnya pemilik paling sah negeri ini,” kata Imam.
Menurutnya kita harus renungkan saat membaca konstitusi kita (UUD 1945 Pasal 33) yang telah begitu jelas menyatakan:
“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” (Ayat 2). Juga disebutkan: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Ayat 3).
Namun semua itu tidak ada artinya, hanya ada di atas kertas jika para pemimpin dan pembesar bangsa yang ternyata memanfaatkan semua sumber kekayaan hanya untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya.
“Orang pun dengan mudah dapat bertanya: ‘Tapi mana kemakmuran untuk rakyat di tengah kemewahan perusahaan raksasa itu? Lihatlah korban korban asap akibat jutaan hektar hutan hangus, menebar asap begitu menyesakkan’.” katanya.
Dan yang paling penting harus diingat juga adalah, dalam konstitusi kita juga disebutkan: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (Ayat 4).
Katanya lagi-lagi, rakyat dengan mudah dapat menggugat: “Tapi mana kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Dan mana pula prinsip menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional?”
“Semoga negeri ini, yang pemerintahannya dibentuk dan ada karena darah pengorbanan nenek moyang, yang mengorbankan nyawa demi cita cita ‘memajukan kesejahteraan umum’, yang bersumpah hingga dituangkan dalam kata-kata begitu jelas untuk ‘melindungi segenap bangsa Indonesia’, tak berkhianat, dan dapat selamat dalam menghadapi tantangan yang begitu besar ini,” katanya.
Mari kita amati sambil berdoa agar tak berakhir dengan berita buruk bagi bangsa ini karena ulah dan penghianatan terhadap cita cita proklamasi.
Diketahui belum lama ini, Walhi merilis data grup perusahaan yang paling banyak melakukan pembakaran hutan. Dari data itu, grup Wilmar paling banyak melakukan pembakaran hutan.
Sedikitnya ada total 27 grup Wilmar yang lakukan pembakaran hutan di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi, kata Manajer Kampanye Hutan dan Perkebunan Skala Besar Walhi Nasional, Zenzi Suhadi.
Komisaris Wilmar Group M.P. Tumanggor pernah menyangkal atas tudingan itu. “Semua data tak jelas itu hanya akan berujung pada pencemaran nama baik,” katanya.
(Olivia Admira)
