Ketua DPRD Kota Jambi M Nasir: Berhentikan Dirut PDAM
Teks Sumber: Serujambi.com
Inilahjambi – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi, M Nasir ikut menandatangani petisi penolakan kenaikan tarif air bersih PDAM Tirta Mayang Kota Jambi.
Dia bahkan meminta agar Walikota Jambi memecat Dirut PDAM.
Baca lagi : Transaksi di Singapura, Vanessa Angel Layani Dua Pria
Dilansir dari laman Serujambi.com (media partner Inilahjambi.com) Menurut pandangan Nasir, kenaikan yang ditetapkan PDAM tersebut sudah menjadi kegelisahan, khususnya pelanggan PDAM.
“Saya berpandangan ini tidak tepat dan tidak berdasar karena naiknya sampai 100 persen,” katanya pada awak media, Senin 14 Januari 2019.
Selain itu, ia menyimpulkan, kalau pendapatan PDAM naik pasca kenaikan tarif tersebut, hal itu tidak benar.
“Bisa dikatakan sebagian pendapatan PDAM itu tidak halal, karena tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Belum lagi ditambah dengan kekurangan pelayanan PDAM yang ditemukan di lapangan, misalnya yang terhitung adalah angin bukan air, itu kan tidak halal,” tegasnya.
Ia melanjutkan, mereka selaku pihak DPRD sebagai perwakilan rakyat, berpandangan hal tersebut tidak benar. Karena itu perlu ada pembenahan.
“Saya meminta pada Walikota, agar secepatnya membahas masalah ini. Kami menerima aspirasi ini untuk menjalankannya sebaik mungkin, dalam waktu dekat. Nanti semuanya akan dipanggil dan kami akan meminta audit kepada BPK, BPKP, dan siapapun yang bisa mengaudit, untuk duduk bersama,” jelasnya.
Selanjutnya diapun menegaskan pihaknya akan siap jika diminta untuk menjadi saksi.
“Kami siap menjadi saksi apapun, masak anggota dewan gak siap” jawabnya.
Baca lagi : CVR Lion Air Ditemukan Terkubur 20 Cm di Dalam Lumpur
Sementara itu, saat dibahas tentang anggota DPRD kota tidak memberi poin-poin kepada PDAM terkait kenaikan tarif, Ia menjelaskan hal itu dikarenkan PDAM belum memenuhi syarat.
“Kalau mereka tidak mampu menjawab apa yang kita pinta, kan buat apa. Sekarang saya pinta kepada Walikota untuk berhentikan itu Direktur Utama (Dirut) PDAM, itu tidak benar. Kalau bapak Wali tidak berani, saya timbul pertanyaan lain jadinya,” pungkasnya.
