Pemprov Jambi Diminta Tegas Hadapi PT EBN, Pengembang Pasar Angsoduo Modern
Foto: Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Jambi Zainal Abidin/Humas Prov Jambi
Inilahjambi – Pemerintah Provinsi Jambi diminta bertindak tegas terhadap manajemen PT Eraguna Bumi Nusa terkait pembangunan Pasar Angso Duo Modern yang berlarut-larut penyelesaiannya.
Permintaan itu mencuat dalam rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPRD Provinsi Jambi terhadap Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2017, pada Selasa pagi 3 April 2018, yang dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi Fachrori Umar.
Fachrori Umar dalam tanggapannya merespon positif berbagai masukan dewan, termasuk soal Pasar Angsoduo, baik kritik maupun saran.
Menurut Wagub, masukan (kritik dan saran Dewan) itu untuk perbaikan, guna peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Jambi.
Sembilan (9) Fraksi di DPRD Provinsi Jambi yang menyampaikan pandangan umum, yakni Demokrat, Golkar, PDIP, Gerindra, PKB, PAN, PPP, Fraksi Restorasi Nurani dan Fraksi Bintang Keadilan.
Penyampaian pandangan umum terhadap nota pengantar LKPj Gubernur Jambi Tahun 2017 itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston.
Wagub menyatakan, pada prinsipnya, apa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2017, ada yang mengalami peningkatan dan ada beberapa yang masih perlu diperbaiki.
“Untuk beberapa masukan yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi tadi, terkait beberapa hal yang diperbaiki, akan kita evaluasi dan diperbaiki sesegera mungkin sehingga kedepannya menjadi lebih baik lagi serta dapat mewujudkan Jambi TUNTAS 2021,” ungkap Wagub.
Selain soal Pasar Angsoduo, pandangan Fraksi DPRD lainnya adalah meminta agar Indeks Pemerataan Pembangunan disajikan dalam nota pengantar LKPJ TA 2017.
Fraksi juga meminta agar Pemerintah Provinsi Jambi lebih meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat untuk dapat menjalankan program yang berimbas pada meningkatnya serapan anggaran.
Kemudian dewan meminta agar Pemerintah Provinsi Jambi mendorong hilirisasi produk karet serta stabilitasi harga produk perkebunan karena sebagian besar perekonomian masyarakat Jambi bertopang pada perkebunan karet.
Pemerintah Provinsi Jambi juga diminta segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten terkait aturan-aturan masalah pertambangan, khususnya aktivitas batubara yang sangat meresahkan masyarakat Jambi.
Pemerintah Provinsi Jambi harus terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, seperti, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, cukai rokok dan pajak bahan bakar minyak.
(Humas Prov Jambi)
