PNS Bermasalah Hukum Dipindah ke Provinsi, Ridham: Ada Ni Datanya….

Inilahjambi, JAMBI – Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Ridham Priskap meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan verifikasi yang jelas dan benar terkait pemindahan status 171 pegawai ESDM di kabupaten/kota menjadi PNS Provinsi Jambi

“BKD harus jelas dan terkait pemindahan ini dan Saya minta secepatnya, mengingat batas akhir tanggal 2 Oktober,” Ungkap Ridham Priskap, Senin 19 September 2016

Ditambahkannya, berdasarkan data 171 PNS yang diterimanya ada juga PNS bermasalah hukum ikut diajukan dalam pengalihan tersebut.

“Sudah tahu bermasalah hukum, dilempar ke Provinsi. Mohon jangan ini dijadikan kesempatan untuk melempar pegawai ke provinsi dengan dalih PPPD. Tak perlu saya sebut, ada nih data sudah saya baca dan yang seperti saya pastikan tidak akan kita akomodir. Bukan hanya di ESDM, di Kehutanan juga. Apalagi pendidikan banyak sekali yang tidak sesuai, apalagi kalau kita bicara honor,” tambah Ridham.

Menanggapi Tudingan ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi, Fhauzi Syam menjelaskan, masalah verifikasi 171 pegawai ESDM Kabupaten/Kota yang dipindakan ke Pemprov Jambi bukan wewenang BKD, melainkan masih wewenang Biro Pemerintahan.

“Masalah verifikasi 171 pegawai ESDM kabupaten/kota itu wewenang Biro Pemerintahan bukan BKD. Kalau tugas BKD mengurus SK-nya ke BKN. Banti kita tunggu tanda tangan dari kedua belah pihak dan BKD akan mengentri ke BKN,” jelas Fauzi Syam, Senin 19 September 2016 saat dikonfirmasi melalui telpon.

Diketahui, perpindahan status 171 PNS ESDM di kabupaten/kota ke Pemerintahan Provinsi Jambi karena adanya pelimpahan kewenangan Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kepala Dinas ESDM Provinsi Jambi, Gamal Husen, menyampaikan, sebanyak 171 pegawai akan dialihkan statusnya ke provinsi ataupun ke Kementerian ESDM terkait pendanaan, personil, sarana prasarana dan dokumen (PPPD) sesuai Undang Undang 23 Tahun 2014.

“Dari 171 pegawai, 34 pegawai ke Kementerian ESDM, selebihnya dari kabupaten/kota ke provinsi, dan saat ini sedang di proses di BKD,” ujar Gamal, Senin 19 September 2016 di kantor Gubernur.

 

 

 

(Zalman Irwandi)

Bagikan
HOT NEWS