SKB Tiga Menteri Larangan Penggunaan Jilbab di Sekolah Dibatalkan MA

SKB Tiga Menteri Larangan Penggunaan Jilbab di Sekolah Dibatalkan MA


Inilah Jambi – Hakim Mahkamah Agung (MA) membatalkan SKB tiga menteri yang ditandatangani Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang aturan berpakaian di sekolah negeri.

Kuasa hukum Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatra Barat Imra Leri Wahyudi mengatakan, pihaknya merasa puas pengajuan uji materi Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang aturan berpakaian di sekolah negeri dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA).

“Tentu, ini sesuai harapan, permohonan yang kami ajukan atas nama LKAAM Sumbar dikabulkan oleh MA. Mudah-mudahan ini sesuai kehendak kita,” kata Imra dilansir Republika.co.id, Jumat 7 Mei 2021.

Imra menyebut saat ini mereka masih menunggu salinan hasil keputusan resmi dari MA. Sekarang pihaknya masih mengetahui keputusan MA tersebut melalui website MA dan dari pemberitaan media.

Dengan dibatalkannya SKB tiga menteri tentang aturan berpakaian ini, Imra menyebut masyarakat Sumbar, terutama yang beragama Islam, dapat kembali seperti biasa menerapkan aturan berpakaian memakai jilbab di sekolah bagi siswi Muslimah. Karena aturan tersebut, menurut Imra, bertujuan baik, yaitu memelihara akhlak pelajar dan menjaganya dari potensi bahaya.

“Kita di Sumbar tetap bisa kayak dulu. Menerapkan harus memakai jilbab kepada anak kemenakan kita di sekolah. Supaya mereka belajar menutup aurat sejak dini,” ujar Imra.

Baca juga:

LKAAM Sumbar resmi mengajukan gugatan terkait Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri ke Mahkamah Agung (MA) pada Kamis (4/3) lalu. SKB itu dinilai bertentangan dengan tiga undang-undang sekaligus.

Mereka menilai SKB tiga menteri bertentangan dengan undang- undang yang berada di atasnya, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Undang-Undang Perlindungan Anak (UU 35 Tahun 2014) dan Undang-Undang Pemerintah Daerah (UU 23 Tahun 2014).

Selain itu, LKAAM Sumbar merasa pembentukan SKB tidak melewati dengan tahapan peraturan perundangan-undangan.

Terima kasih telah membaca Inilahjambi.com. Berikan informasi ini sebagai inspirasi dan insight ke sesama.
SOROTAN