Soal BLT Minyak Goreng di Jambi, Arief Munandar: Sudah Mulai Disalurkan

Kepala Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi, Arief Munandar (Foto: Cendi)

Kepala Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi, Arief Munandar (Foto: Cendi)

Soal BLT Minyak Goreng di Jambi, Arief Munandar: Sudah Mulai Disalurkan


Inilah Jambi – Menyikapi tingginya harga minyak goreng, pemerintah menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT). Hal ini dilakukan untuk meringankan beban kalangan mayarakat yang kurang mampu mencukupi kebutuhan minyak.

Untuk memastikan BLT tersebut tepat sasaran, pemerintah memberlakukan syarat dan ketentuan masyarakat yang berhak menerima BLT.

Pemerintah Pusat juga telah mendata para penerima BLT minyak goreng tersebut, yakni 20,5 juta untuk keluarga penerima BPNT dan PKH, kemudian sebanyak 2,5 juta untuk para PKL.

Baca juga: Jokowi Janji Minggu Ini BLT ke Masyarakat Terdampak Corona Turun

Disampaikan Kepala Dinas Sosdukcapil Provinsi Jambi, Arief Munandar, untuk Provinsi Jambi sendiri jumlah para penerima BLT minyak goreng ini yakni sebanyak 184.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang pasti sudah masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Yang mendapat bantuan ini sebenarnya adalah orang atau masyarakat yang masuk dalam DTKS, lalu diluar itu ya tidak bisa dapat,” terang Arief, saat ditemui di Panti Jompo Kelurahan Pall V Kota Jambi, Rabu (13/04/2022).

“Jadi ini disalurkan melalui Kantor Pos, Insyaallah sekarang sudah mulai disalurkan. Mungkin kalo dilihat sekarang kantor Pos sudah rame untuk mengambil BLT ini karena mengingat di Provinsi Jambi ini ada 184.000 KPM yang mendapat BLT minyak goreng ini,” timpalnya.

Baca Juga: Al Haris Dampingi Kunker Presiden Jokowi

Kedapanya, lanjut Arief, untuk mengatasi adanya penerima yang tidak tepat sasaran misalnya orang yang hari ini kaya besoknya tiba-tiba miskin, orang yang sudah pindah tempat tinggal, orang yang sudah meninggal tapi datanya masih terdaftar, ini datanya harus diperbaharui.

“Jangan sampai orang yang sudah meninggal masih dapat bantuan, jadi kita berharap pemerintah Kabupaten/kota menganggarkan dan melaksanakan kegiatan verifikasi dan Validasi data masyarakat yang termasuk dalam data terpadu terbaru,” tutup Arief. (chen)

Terima kasih telah membaca Inilahjambi.com. Cantumkan link berita ini bila Anda mengutip seluruh atau sebagian isi berita. Laporkan keluhan dan apresisasi Anda terkait konten kami ke email:[email protected]
SOROTAN