Hari Keenam Jalan Kaki Ratusan Petani Jambi ke Jakarta
Inilahjambi – Ratusan petani Jambi yang melakukan aksi jalan kaki ke Jakarta masih tetap bersemangat, meski sebagian peserta sudah jatuh sakit.
Selasa 22 Maret 21o6, sekira pukul 08.40 menit, mereka kembali bergerak menuju Jakarta setelah bermalam di Balai Desa Mekar Jaya, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.
Menurut koordinator aksi, Joko Supriyadi Nata, sambil berjalan mereka terus meneriakkan yel-yel agar semangat para peserta tetap berkobar, menyuarakan Gerakan Nasional Pasal 33 untuk kedaulatan bangsa.
Baca juga:
- Hari Kelima, Ratusan Petani Jambi Sudah Sampai di Bayung Lencir, Sumatera Selatan
- Ratusan Massa Petani Jambi Yang Jalan Kaki Ke Jakarta Mulai Bertumbangan
“Gerakan ini didukung oleh PRD dan STN, serta ormas lain seperti SRMI, LMND dan API Kartini,” kata Joko melalui pesan What App, Selasa.
Dipaparkan Joko, tujuan utama mereka ke Jakarta yakni, mendesak pemerintahan Jokowi-JK untuk menyatakan Darurat Agraria.
Tuntutann mereka, yakni, meminta kepada Presiden Republik Indonesai untuk segera menyatakan Darurat Agraria dengan membentuk Dewan Nasional/Komite Nasional Penyelesaian Konflik Agraria yg berpedoman pada konstitusi Pasal 33 UUD 45 dn UUPA No 5/1960.
Menuntut Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk konsisten melaksanakan pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960.
Menuntut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) RI untuk segera merealisasikan SK Pencadangan HTR di Dusun Kunangan Jaya I dan II (Kabupaten Batanghari) dan Mekar Jaya (Sarolangun) sesuai surat Menhut RI tanggal 30 Januari 2013.
Menuntut kepada Menteri KLH RI untuk meninjau ulang SK penetapan Taman Nasional Berbak, dengan mengembalikan tanah dan perkampungan warga yang diserobot oleh Taman Nasional Berbak.
Menuntut Menteri Agraria dan Tata Ruang RI untuk mengembalikan tanah hak milik SAD 113 seluas 3550 ha sesuai surat Instruksi Gubernur Jambi Nomor: S.525.26/1403/SETDA.EKABANG-4.2/V/2013 tanggal 7 Mei 2013.
Tindak dan adili PT Asiatic Persada yang melakukan perambaan kawasan hutan (HPT) beserta pejabat pemerintah yang membiarkan perambaan itu.
Hentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan petani.
Lihat:
(Nurul Fahmy)
